CIBINONG – Usai mendapatkan warning dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor mengaku akan meminta klarifikasi kepada 10 Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang ditetapkan telah melanggar etik pada Pemilu 2024.
Ketua KPU Kabupaten Bogor, M Adi Kurnia menjelaskan, klarifikasi tersebut dilakukan untuk kebutuhan petugas PPK
yang akan direkrut dan ditugaskan pada Pilkada Kabupaten Bogor November mendatang.
“Kami akan klarifikasi terkait teman-teman PPK yang ditetapkan melanggar oleh Bawaslu. Kami akan bahas itu di pleno,” kata Adi kepada wartawan, Rabu (24/4/2024).
Namun menurutnya, 10 PPK melanggar tersebut masih tetap mendaftarkan diri sebagai PPK pada Pilkada mendatang. Hanya saja, peluang untuk kembali menduduki jabatan tersebut sangat kecil.
“Yang bersangkutan tetap bisa mendaftar, hanya untuk menjadi PPK kembali itu bagaimana? Nanti itu akan diskusikan di pleno. Apakah nanti dikasih peringatan keras atau gimana, itu hasilnya nanti di rapat pleno,” jelas Adi.
Dia pun tak memungkiri bahwasannya setiap PPK yang ditetapkan harus lah memiliki integritas. Sehingga, syarat mutlak tersebut harus dipenuhi tanpa terkecuali.
“Intinya kami akan minya klarifikasi dan nanti kami baha dalam pleno,” tegas Adi.
Adapun 10 PPK yang melanggar etik tersebut di antaranya berada di Gunungputri, Citeureup, Jasinga, Ciseeng, Klapanunggal dan Tenjo.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bogor, Juhdi mengungkap semua PPK yang terdata tersebut terbukti melakukan pelanggaran etik selama Pemilu Februari lalu.
Juhdi menambahkan bahwa pelanggaran etik yang dominan adalah kasus penggelembungan dan perubahan suara pada suara calon legislatif.
“Kasus-kasus tersebut kebanyakan melibatkan penggelembungan suara oleh PPK yang melanggar etik,” tandasnya. =MAM
