CIANJUR – Terkait soal sekolah di tingkat SMA/SMK yang pengelolaannya akan dikembalikan ke Pemerintah Daerah (Pemda) atau Kabupaten/Kota, sesuai pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Informasi yang berhasil dihimpun, saat ini kewenangan dan pengelolaan SMA/SMK tersebut, ada di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) melalui Kantor Cabang Dinas (KCD).
DR Dedi Mulyadi salah seorang pengamat pendidikan dari Universitas Suryakancana (Unsur) Cianjur, menanggapi positif pernyataan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil. Makanya, kata Dedi, terkait dengan usulan Gubernur Jawa Barat dalam mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke Kabupaten/Kota dari Provinsi Jabar merupakan hasil evaluasi yang dilaksanakan dalam beberapa tahun.
Langkah ini, lanjut Dedi berdasarkan hasil evaluasi dan pertimbangan salah satunya adalah rentan kendali dari pemerintah daerah terutama dalam rangka mengontrol aktivitas dan kegiatan di tingkat SMA/SMK.
“Saya kira positifnya rentan kendalinya tidak terlalu sulit atau jauh jika ada masalah di Kabupaten Cianjur maka Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur punya otoritas untuk melakukan evaluasi pembenahan dan melakukan tindakan yang perlu,” kata Dedi, kepada wartawan, Selasa (4/4/2023).
Menurutnya, jika pengembalian SMA/SMK ke Pemkab Cianjur dari Pemprov Jabar benar-benar terjadi, maka Dedi meminta harus ada persiapan mengingat secara tempos delikti atau tempatnya ada di Kabupaten/Kota tapi disisi lain yang punya otoritas sekarang adalah pihak provinsi. “Tinggal Pemkab Cianjur melalui Disdikpora harus menyiapkan dari sisi supra dan infrastruktur penyelenggaraan dari SMA/SMK,” bebernya.
Hal yang sama diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur Helmi Halimudin. Menurutnya, soal pengembalian dan pengelolan SMA/SMK ke Pemkab Cianjur tentunya sangat berdampak positif. “Apabila pengelolaan SMA/SMK dibawah Disdikpora Cianjur lagi, maka jalur koordinasi akan lebih baik lagi, jika ada apapun bisa melakukan sangsi dan tindakan,” ujarnya.
Namun, kata Helmi, negatifnya jika SMA/SMK kembali dibawah Disdikpora Cianjur, maka anggaran yang harus dikeluarkan Pemkab Cianjur jauh lebih besar. “Memang saat ini SMA/SMK tersebut, di kelola Provinsi mendapat anggaran lebih dan lebih terjamin,” pungkasnya. SYA
