JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ridwan Bae, mempertanyakan soal potongan Pajak Penghasilan (PPh) 21 sebesar 6 persen yang dilakukan tiga aplikator transportasi online, berdasarkan laporan Koalisi Driver Online (KADO).
“Mereka ditarik PPh 21 sebesar 6 persen. Tetapi dasar penarikannya apa, kemudian bukti setor seharusnya diberikan kepada driver juga tidak diberikan. Kalau tidak diberikan bukti setornya, lalu uangnya dikemanakan?” papar Ridwan dalam keterangannya, Selasa (8/11/2022).
Ridwan menyampaikan hal tersebut dalam dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Dirut PT Goto Gojek Tokopedia tbk, Direktur PT Grab Teknologi Indonesia, Direktur PT Teknologi Perdana Indonesia (MAXIM), di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.
Dalam rapat ini membahas soal Keputusan Menteri Perhubungan yang mengatur tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan transportasi online yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Di kesempatan yang sama Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama beranggapan transportasi online yang saat ini sangat dibutuhkan masyarakat seharusnya dapat memberikan rasa keadilan. Utamanya terkait tarif bagi masyarakat pengguna transportasi, perusahaan penyedia aplikasi maupun mitra pengemudi.
Lebih lanjut dia mengungkapkan, bahwa keberadaan roda dua sebagai angkutan umum tidak memiliki payung hukum di Indonesia. Menurutnya, keberadaan roda dua sebagai angkutan umum merupakan kegiatan yang dapat disebut ilegal. Baginya kendaraan roda dua ini bukan kendaraan angkutan umum, jadi tidak ada payung hukumnya.
Politisi Fraksi PKS ini menambahkan, saat ini penting bagi Pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
“Formalitas jasa aplikasi ini memang legal, tetapi kegiatannya sebetulnya ilegal karena menggunakan kendaraan roda dua sebagai kendaraan umum,” ungkapnya. =MHD
