Pemda Harus  Menerapkan  ‘Collaborative Governance’ untuk Mengurangi  Kemiskinan

Fadel Muhammad memberikan kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024.(mpr)

JAKARTA – Di hadapan seratus orang Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024, Wakil Ketua MPR RI, Fadel Muhammad menegaskan, dimasa depan kemajuan Indonesi  akan  ditentukan oleh daerah.

Jika daerahnya maju, maka bangsa Indonesia juga akan mengalami kemajuan. Tetapi, jika daerah terus tertinggal, niscaya kemajuan Indonesia hanya akan menjadi impian saja.

Sayangnya, potensi  kemajuan  daerah, itu  masih dihadapkan pada beberapa persoalan pelik. Antara lain, banyaknya  aktor politik yang turut memainkan kekuasaan di daerah, sementara  kemampuan sumberdaya mereka belum cukup mumpuni.

“Banyak diantara mereka yang kaget dan demam panggung, memegang kekuasaan di daerah. Akibatnya,  malah melakukan tindak pidana korupsi. Dan itu sudah terbukti dari banyaknya kepala daerah yang berurusan dengan Komisi Pemberatntasan Korupsi (KPK),” kata Fadel Muhammad saat menjadi narasumber  kuliah umum kepada Peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXVII/2024. Kuliah umum itu dilaksanakan di  gedung Lemhanas, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2024).

Sejaun ini, menurut Fadel Muhammad persoalan pelik yang mengganjal potensi kemajuan daerah, itu belum benar-benar bisa diatasi. Terbukti, baik dana APBD maupun   Transfer  pusat ke daerah yang nilainya  sangat besar, belum mampu mencapai hasil yang diharapkan. Di mana-mana masih ditemukan     angka kemiskinan dan jumlah pengangguran yang sangat tinggi. Dan itu menunjukkan ada yang salah,  yang selama ini dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Pengamatan saya mengatakan, manajemen Pemerintahan daerah sudah ketinggalan zaman, harusnya mereka mengikuti perkembangan yang ada. Kita membutuhkan collaborative governance, dan itu belum dimiliki oleh pemerintah daerah,” ungkap anggota DPD dapil provinsi Gorontalo.

Dalam sistem collaborative governance, menurut Fadel pemda harus memiliki pola pikir bahwa APBD merupakan  modal, yang berfungsi  untuk menumbuhkan ekonomi, khususnya ekonomi kerakyatan. Jangan sampai seperti pada kasus Maluku Utara maupun Sulawesi Tengah. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara  mencapai 27 %, sedangkan di  Sulawesi Tengah pertumbuhan ekonominya sebesar 20% tetapi jumlah orang miskin dan penganggurannya masih tinggi.

“Inilah bukti  pertumbuhan ekonomi yang tidak bagus. Seharusnya, pemda memakai anggaran yang ada untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Misalnya sektor perikanan dan pertanian,” kata Fadel lagi. =MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.