CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor ngarep dengan merubah rencana tata ruang wilayah (RTRW) dikawasan Timur, yakni Tanjungsari, Cariu, dan Jonggol dapat mencegah para perusahaan hengkang ke luar Bogor dan tidak melakukan pemutusan hak kerja (PHK) massal.
Bupati Bogor Iwan Setiawan mengaku bahwa pihaknya hanya menerima rekomendasi dari para buruh dengan mengusulkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“Yah UMK naik menjadi Rp 4,5 juta, sedangkan kita hanya menerima rekomendasi dan mengusulkan ke Pemerintah Provinsi Jabar dan kebijakan semuanya itu ada di Gubernur. Tapi kalau kita lihat disisi pengusaha benar pasti berpengaruh, terutama setelah pandemi Covid kemarin karena perkembangan usaha mereka bertahap,” katanya kepada PAKAR.
Ia mengungkapkan sedangkan nilai UMK di Jawa Tengah Rp 2,7 sehingga banyak perusahaan yang lebih memilih pindah ke luar Bogor.
“Sedangkan tetangga kita Jawa tengah umr Rp 2,7 juta. Dan ini membuat kita stuck, sehingga kita tidak bisa mengutak-atik UMK. Makanya paling kita akan melakukan pelayanan dengan membuka tata ruang baru dikawasan Bogor Timur dengan menjadikan kawasan tersebut kawasan Industri, meskipun aturan UMK-nya masih segitu tetapi kondisi lapangan mungkin masih bisa nego dengan warga,” ungkapnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Burhanudin mengatakan bahwa perubahan rencana tata ruang wilayah (RTRW) dikawasan Bogor Timur dapat menjadi solusi bagi para perusahaan yang kenaikan UMK terus melambung tinggi.
“Sekarang kita diangka Rp 4,5 sedangkan Jawa tengah dan Jawa Timur itu murah dan sekarang mereka merubah tata ruang, dan semua pindah kesana. Makanya mungkin dengan cara kita merubah tata ruang menjadi solusi bagi para perusahaan dan kita berkeinginan perubahan tata ruang selesai di jaman Bupati Iwan Setiawan menjabat tetapi yang menentukan itu ada di Pusat jadi kita tunggu saja,” tandasnya. AGE
