CISARUA – Kelompok Paguyuban Warga Puncak (KPWP) mengecam tindakan pembongkaran lapak Pedagang Kaki Lima (PKL) dikawasan Puncak, Kabupaten Bogor, oleh pihak Satpol PP. Kecaman itu lantaran saat dilakukan pembongkatan oleh aparat penegak perda, tidak sesuai dengan prosedur atau SOP layaknya penertiban.
Kejanggalan dalam penertiban itu, pihak Satpol PP tidak terlebih dulu melayangkan surat pemberitahuan, teguran dan lainnya. Tiba-tiba lapak milik pedagang dibongkat tanpa memberikan solusi apapun.
“Para Pedagang Jalan Raya Puncak, Paguyuban Pedagang Puncak, Paguyuban Foto Grafer Puncak, Pokdarwis Puncak, mengecam tindakan mengatas namakan Peraturan Daerah. Penertibak PKL gak sesuai prosedural, seharusnya dilakukan tahapan-tahapan penertiban,” ungkap Ketua KPWP, Bowie.
Ia menilai tindakan penegak perda akan mematikan para pedagang dalam mencarai rezeki di Kawasan Wisata Puncak. Bahkan, aturan yang dinilai tidak sesuai membuat hidup susah, sehingga warga sekitar mengalami keterpurukan. Tentunya dengan kesewenang wenangan yang dilakukan ini, pihaknya akan melawan dengan tegas.
“Malah membuat aturan atas nama Perda, semakin masyarakat Puncak akan terpuruk dan kami akan melawan dan tidak berdiam diri,” tegasnya.
Penertiban itupun tidak bermusyawarah dulu, baik dengan para tokoh masyarakat dan lainnya. “Harusnya ada koordinasi dengan sesepuh Puncak. Minimal berkomunikasi terlebih dahulu agar ada kesepakatan dengan para pedagang yang akan ditertibkan,” jelasnya.
Ia juga menilai, penertiban tersebut tidak lepas dari kepentingan pejabat pemkab lantaran untuk meresmikan kawasan Rest Area di Hari jadi Bogor. Namun, fasilitas dilokasi kurang memadai dan belum dikatakan rampung. “Karena setahu saya ada pihak-pihak yang berkepentingan dalam melakukan penegakan atas nama penegak perda,” tuturnya. FIR
