CISARUA – Tunas Indonesia Raya (TIDAR) Kabupten Bogor sebagai sayap Partai Gerindra, menolak rencana pemerintah mengkonversi gas elpiji dengan kompor listrik. Hal ini selaras dengan pernyataan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani.
Saat ini Pemerintah bersama PT PLN tengah mengkaji program konversi penggunaan kompor gas ke kompor listrik induksi untuk rumah tangga. Upaya itu untuk menekan membengkaknya biaya subsidi elpiji. Namun, ada risiko penggunaan kompor listrik yang menyulitkan masyarakat miskin.
‘’Kompor listrik ini memakan daya yang besar sehingga ini pasti membebani masyarakat kecil lagi,’’ ujar Dewan Pembina TIDAR Kabupaten Bogor, Ropi Rizal (RR), Senin (26/9/2022).
Rizal menegaskan pihaknya tak setuju konversi gas elpiji ke kompor listrik. Terlebih kompor listrik ini sekali colok memakan daya hingga 1200 watt.
‘’Rakyat kecil, rakyat miskin kota, para usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak bisa menikmati itu dan hanya membebani mereka,” tegasnya.
“Listrik dengan daya 450 ini dipakai oleh orang-orang kecil, penghuni kontrakan petakan, para buruh, nelayan, dan petani. Dan kita bersyukur Presiden Jokowi tidak meneruskan rencana ini,” tutur Rizal.
Dia menggarisbawahi bahwa TIDAR Kabupaten Bogor selama ini ingin mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Maka sebagai sayap Partai Gerindra, pastinya selalu menolak kebijakan yang memberatkan masyarakat kecil.
Sekadar diketahui, Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengatakan pihaknya saat ini tengah menggodok program pengalihan penggunaan LPG 3 Kg ke kompor induksi. Dirinya mendorong program peralihan pengguna LPG 3 Kg ke kompor induksi hingga 15,3 juta pelanggan.
Program konversi LPG ke Kompor Induksi sebanyak 15,3 juta pelanggan akan menghemat APBN sebesar Rp85,6 triliun selama lima tahun setelah pelaksanaan program.
Adapun biaya paket konversi berupa kompor, utensil, pemasangan jalur khusus memasak dapat dialokasikan dari pengalihan sebagian penghematan subsidi.
Sementara, jika program konversi LPG ke kompor induksi diperluas untuk seluruh pelanggan PLN yang menjadi pengguna LPG 3 Kg sebanyak 69,4 juta, maka akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp 44 triliun per tahun. Sedangkan apabila program konversi hanya untuk 15,3 juta pelanggan, akan menghemat belanja impor LPG sebesar Rp10,21 triliun per tahun.
“Hemat biaya impor LPG dengan program konversi di tahun 2028 yakni Rp10,21 triliun per tahun,” kata Darmawan dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII, seperti dilansir CNBC Indonesia.
Darmawan menjelaskan subsidi LPG 3 kg yang tidak tepat sasaran telah membebani keuangan negara lebih dari Rp300 triliun sejak tahun 2017. Adapun, subsidi tersebut sangat berpotensi terus membengkak dari tahun ke tahun karena penambahan jumlah pengguna dan volume penggunaan LPG yang tidak dapat dikendalikan sesuai dengan target sasaran subsidi.
“Pengguna LPG 3 Kg adalah pelanggan PLN yang kami sendiri sudah berusaha mengindentifikasi by name by address, dalam hal ini golongan pertama adalah 450 VA yang DTKS sejumlah 9,6 juta. Dan kami sudah memeriksa 99,99 persen hampir semuanya menggunakan kompor LPG 3 kg. Kami sudah periksa di lapangan baik itu kantor cabang kami, kantor ranting kami, hampir semuanya menggunakan LPG 3 Kg,” kata dia.
Di samping itu, pelanggan 450 VA yang terdata non-DTKS 14,8 juta, 100 persen juga masih menggunakan kompor LPG 3 Kg. Begitu juga dengan pelanggan 900 VA yang masuk kategori keluarga miskin DTKS sebesar 8,4 juta 100 persen juga masih menggunakan kompor LPG.
Untuk itulah pelanggan listrik kami yang menikmati subsidi yang juga pengguna LPG 3 Kg adalah 32,7 juta pelanggan. Kami mempunyai data mereka by name by address dan tagihan listrik mereka,” kata dia. =AIM/*
