CIBINONG – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman memastikan masih banyak penyedia jasa yang memiliki catatan kurang baik dan hutang-hutang yang belum diselesaikan.
Menurutnya, banyak proyek di tahun 2022 tidak terselesaikan dan banyak catatan kurang baik dari sejumlah penyedia jasa.
“Masih banyak uang Pemkab yang belum dikembalikan penyedia jasa di proyek tahun 2022 lalu,” ujar Usep Supratman.
Selain itu, Usep juga menyoroti apakah lelang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sudah dilelangkan, karena setiap tahun ritme proyek lelang selalu terlambat.
“Iya kan jangan setiap tahun begitu lagi-begitu lagi, setiap tahun pemborongnya itu lagi itu lagi, kualitasnya juga jauh,” ungkapnya.
Namun begitu, dalam setiap kegiatan proyek ada yang namanya konsultan pengawas, dimana ada anggaran yang dikeluarkan untuk itu. Artinya, sambung Usep, konsultan pengawas yang harusnya menyatakan pekerjaan itu selesai, dan bagus tidaknya secara kualitas.
“Tapi saya lihat konsultan pengawas ini kerja tidak sesuai harapan kami di dewan juga, pekerjaan tidak bagus malah lolos di pengawasan,” bebernya.
Tidak hanya itu, ia juga melihat SKPD ini kerap membiasakan diri melaksanakan kegiatan pekerjaan di akhir.
“Boleh di akhir kalau Pemdanya gak punya uang, tapi ini kan uangnya ada, ini memang bisa-bisanya SKPD supaya evaluasi dibuat mepet,” ucapnya.
Untuk itu, ia akan melihat di LKPJ nanti. “Besok kan mulai Pansus,” tegasnya.
Ia juga menyesalkan inspektorat tidak melakukan tugasnya dengan baik. Banyak catatan-catatan hitam penyedia jasa malah berujung win-win solusi. =YUS
