BOGOR – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan kejanggalan pada data kepesertaan BPJS Kesehatan ketegori Penerima Bantuan Iuran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PBI APBD) di Kota Bogor.
Hasilnya, dari 193 ribu peserta PBI APBD Kota Bogor 8 ribu diantaranya mesti dihapuskan dari daftar PBI APBD.
Kepala Bidang (Kabid) Penanganan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kota Bogor Okto Muhammad Ikhsan membenarkan hal itu.
Menurutnya kejanggalan tersebut terjadi lantaran adanya ketidaksepadanan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).
“Kejadian ini karena NIK peserta PBI APBD tidak sepadan dengan yang ada di Disdukcapil. Makanya data ini jadi temuan BPK sehingga mengharuskan kami menghapus 8 ribu peserta PBI APBD karena datanya tidak sepadan,” jelas dia, Senin (30/8/2021).
Kendati 8 ribu peserta PBI APBD tersebut dihapuskan namun para peserta tetap bisa mendaftar kembali asalkan peserta memadankan NIK masing-masing ke Disdukcapil.
Setelah memadankan NIK dengan e-KTP, masyarakat yang datanya dihapuskan bisa kembali mendaftar ke BPJS Kesehatan sebagai PBI-APBD, melalui aplikasi Solid milik Dinsos Kota Bogor.
Saat ini, kartu BPJS Kesehatan milik masyarakat yang datanya dihapuskan untuk sementara dinonaktifkan dulu tanpa pemberitahuan.
Terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor Said Muhamad Mohan sangat menyayangkan adanya ketidaksesuaian data antara Dinas Sosial soal kepesertaan PBI APBD.
Menyoroti adanya temuan data ganda tersebut hal ini tentunya menjadi sorotan khusus karena adanya ancaman dimana para penerima PBI-APBD yang berhak akan tercoret namanya karena masalah data antar dua instansi yang tidak terintegrasi.
“Kami minta kepada pihak-pihak terkait agar segera mungkin menyelaraskan data PBI APBD ini,” tegas dia.
Terkait temuan-temuan yang muncul, Mohan mengaku, akan terus memonitor hal ini agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat yang jelas dari APBD Kota Bogor.
“Kami sudah melihat hasil temuan BPK, kami akan pantau proses perbaikannya. Karena ada juga kekhawatiran tentang kemungkinan double bayar antara peserta Mandiri dan PBI. Jadi saya minta hal ini harus segera diselesaikan,” pungkas dia.=ROY
