CIANJUR— Terkait soal penanganan kekeringan akibat dampak kemarau di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cianjur, tidak memiliki anggaran khusus dari APBD. Pasalnya, sejauh ini, anggaran yang digunakan dialokasikan dari biaya operasional rutin.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cianjur, Asep Kusmanawijaya membenarkan jika pihaknya tidak memiliki alokasi anggaran khusus penanganan kekeringan didasari pertimbangan karena Kabupaten Cjanjur belum menetapkan status darurat kekeringan. Selama ini statusnya masih sebatas siaga. “Karena kita belum masuk status kedaruratan, baru siaga. Jadi tidak ada anggaran khusus. Kalau statusnya sudah ditetapkan darurat, baru ada anggaran khusus,” kata Asep kepada wartawan Minggu (8/10/2023).
Selama ini, sebut Asep, BPBD menggunakan anggaran rutin sebagai biaya operasional. Termasuk bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk mendistribusikan air bersih. “Selama ini kami gunakan saja dulu anggaran rutin yang ada,” ucap mantan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) ini.
Asep menuturkan bisa saja BPBD menggunakan anggaran dari pos biaya tidak terduga (BTT). Namun penggunaannya harus ada dasar hukumnya berupa SK dari Bupati soal penetapan status kedaruratan. “Bisa (gunakan BTT), tapi status kebencanaannya harus darurat,” kata Asep.
Saat ini, kata Asep masih status siaga kekeringan di Kabupaten Cianjur sudah berakhir. Statusnya diberlakukan sejak 1 Juli-30 September 2023. “Sedang kita bahas lagi perpanjangan penetapan statusnya. Kami sedang berkoordinasi dulu dengan BMKG,” imbuhnya.
Asep mengatakan berkaitan dengan dampak kemarau, potensi kebencanaan yang diwaspadai yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta krisis air bersih. Sepengetahuannya, lanjut Asep, karhutla di Kabupaten Cianjur mayoritas dipicu akibat kelalaian manusia.
“Misalnya ada warga yang membakar semak belukar saat akan membuka lahan baru. Nah, bara api dari pembakaran itu tertiup angin hingga membakar kawasan hutan atau lahan. Parahnya, pepohonan atau ilalang itu kondisinya kering sehingga mempercepat kobaran api,” terangnya.
Sedangkan, kata Asep, penanganan krisis air bersih, BPBD berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Mukti, Palang Merah Indonesia (PMI), maupun Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Asep menuturkan, selama ini BPBD Kabupaten Cianjur tidak memiliki armada tangki untuk mendistribusikan air bersih.
“Kalau laporan permintaan air bersih akhir-akhir ini memang meningkat. Karena tak punya armada tangki untuk menyalurkan bantuan air bersih, Makanya kami sering melakukan koordinasi dengan berbagai pihak, seperti Perumdam, PMI, maupun Dinas Perkim,” pungkasnya. NDI/SYA
