CIBINONG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor memastikan penanganan inflasi daerah dan pemulihan ekonomi menyerap APBD tahun 2023 hingga Rp300 miliar.
Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Achmad Wildan mengatakan, penangan inflasi daerah dan pemulihan ekonomi ini menjadi fokus pemerintah pusat. “Jadi memang kita harus tetap mengacu ke pusat,” ujar Achmad Wildan kepada wartawan, Rabu (11/1/2023).
Hanya saja, penangan inflasi tahun ini berbeda dengan tahun kemarin yang ada di Dinas Perdagangan dan Industri serta Dinas Koperasi dan UMKM.
“Pagunya kisaran Rp300 miliar, tapi bentuknya bukan sama seperti dulu, di Disdagin dan Diskop. Sekarang bermacam-macam bentuk seperti di DKP terkait pembelian beras Rp1,6 miliar, untuk nanti suatu saat ketahanan pangan, belum di dinas-dinas lain, seperti Dinas Peternakan dan Distanhorbun,” bebernya.
Ia menambahkan, untuk penanganan inflasi dan pemulihan ekonomi memang mengandalkan keuangan daerah ketimbang dari pusat dan provinsi.
Bahkan, dari Provinsi Jawa Barat sama sekali tidak ada. Total bantuan provinsi tahun 2023 ini hanya Rp94 miliar “Tahun ini tidak terlalu tinggi,” ucapnya.
Selain itu, anggaran Rp94 miliar ini juga biasanya untuk PBI. Sementara untuk infrastruktur ada di cost sharing 60 persen kabupaten, 40 persen provinsi.
“Untuk penanganan inflasi dan pemulihan ekonomi tidak ada dari Banprov, tapi kita lihat saja nanti,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Bogor Dapil selatan, Heri Aristandi mendukung pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya penanganan inflasi dan pemulihan ekonomi.
“Ya tentunya mendukung, apalagi soal pemulihan ekonomi, tapi harus tepat juga sasarannya,” singkatnya. =YUS
