BOGOR – Setiap pengembang perumahan wajib menyerahkan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sifatnya wajib karena sudah diatur dalam payung hukum yang mengikat.
Hal itu ditegaskan anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Habib Agil bin Salim Alatas.
“Tidak ada alasan apapun yang bisa menangguhkannya. (Fasos dan fasum) Itu sifatnya wajib. Titik,” tegas Habib Agil kepada pakuanraya.com.
Menurutnya, penerimaan dan penyerahan fasos berikut fasum dari pengembang perumahan akan menambah aset Kabupaten Bogor. Ke depannya akan memberikan keuntungan bagi masyarakat.
“Coba kaji ulang. Ketika fasos dan fasum didapatkan justru akan menambah aset kita. Itu akan memberikan keuntungan ketika pengelolaannya dilakukan dengan baik. Itu bisa menjadi manfaat untuk masyarakat kita,” ucap politisi PPP itu.
Meski begitu, dia tak menyangkal jika penerimaan fasos dan fasum dari pengembang perumahan akan menguras APBD Kabupaten Bogor.
Namun, Habib Agil menilai itu bukanlah alasan yang tepat. Karena seharusnya pemerintah berperan untuk mengutamakan masyarakat.
“Jadi lahan tidur saja masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di tingkat bawah. Apalagi ketika itu dikelola dengan oleh pemerintah, jadi ruang terbuka hijau misalnya pasti akan menguntungkan. Gak bakal merugikan,” sebutnya.
Sementara, dari 716 perumahan yang ada, Pemkab Bogor baru menerima fasos-fasum perumahan dari pengembang sekitar 138.
Habib menyoroti soal lahan makam sebagai kewajiban pengembang untuk memenuhi aturan pembangunan perumahan.
Diberitakan sebelumnya, Kepala Bidang PSU Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Asep Sulaeman, mengungkap, adanya dilema perihal fasos dan fasum perumahan.
“Ketika menyerahkan fasos-fasum, otomatis yang diserahkan akan menjadi milik pemerintah untuk mengelolanya. Dan itu akan dibebankan ke APBD,” ujarnya.
Menurut dia, Pemkab Bogor harus lebih dulu melakukan hitung-hitungan skala prioritas pengelolaan fasilitas sebelum meminta dan menerima fasos-fasum dari pengembang.
KHAERUL UMAM
