CIBINONG – Rencana penaikan tunjangan kesejahteraan pegawai bagi guru honorer diharapkan dilakukan kajian matang. Harus pula mempertimbangkan tenaga kependidikan lain, yakni operator. Sebab dikhawatirkan akan memunculkan kecemburuan sosial.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, M Rizky menjelaskan, tenaga operator sekarang ini menjadi sangat vital di lembaga pendidikan. Berkaitan dengan manajemen administrasi.
“Bagaimana honor mereka per bulan, itu juga harus dipikirkan,” ungkapnya kepada PAKAR Online, Kamis (4/10/2018).
Apalagi, laporan yang diterimanya upah tenaga operator hanya Rp700 ribu per bulan.
“Kondisi ini harus juga disikapi oleh Pemkab Bogor. Kami akan berkoordinasi dengan Disdik mengenai penanganan kesejateraannya, termasuk meminta data pasti jumlah operator di Kabupaten Bogor,” ucap legislator Fraksi Gerindra itu.
Rizky juga memastikan DPRD Kabupaten Bogor akan prioritaskan peningkatan tunjangan kespeg bagi guru baik ASN maupun honorer pada APBD tahun anggaran 2019.
“Maka dari itu Disdik kami minta melakukan analisa, dan penyusunan programnya, sehingga bisa disesuaikan antara kebutuhan dan kekuatan anggarannya,” kata dia.
Seorang Operator SD di Kabupaten Bogor, Gilang Agung Prawadi mengungkap, gaji operator tidak sesuai dengan beban pekerjaan.
Karena itu untuk menutup kebutuhan hidup apa operator mencari pekerjaan sampingan. “Karena gaji kecil, banyak teman-teman operator myambi jadi ojek online,” ungkapnya.
Gilang berharap Pemkab Bogor memerhatikan kesejahteraan operator sekolah.
“Bahkan jika boleh berharap status dan besaran tunjangannya disamakan dengan guru honorer,” tukasnya.
IQBAL RUKMANA
