CIAWI – Adanya dukungan dari Forum Komunikasi Banpol PP di Garut kepada salah satu Paslon Capres, menjadi perhatian Satpol PP Kabupaten Bogor. Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengultimatum semua anggota Satpol PP Kabupaten Bogor PNS Maupun non PNS agar tidak terlibat dalam politik praktis, memberikan dukungan dalam konstelasi Pemilu 2024.
Bahkan kementrian PAN-RB sudah mengeluarkan aturan nomor 1 tahun 2023 tentang netralitas PNS dan Non PNS.
Menurut Cecep, kasus Satpol PP Kabupaten Garut menjadi pelajaran bagi semuanya, dan wajib hukumnya bagi PNS maupun non PNS. Seperti Batuan Pol PP (Banpol) yang dibayar dengan anggaran pemerintah untuk tidak mendukung salah satu partai maupun Calon Presiden. Selain itu tambah dia, untuk meningkatkan pengetahuan dan aturan Banpol dan PNS Pol PP, pihaknya sudah memberikan pelatihan di akhir tahun 2023 lalu.
“Wajib Hukumnya bagi PNS Maupun non PNS untuk menjaga netralitas dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu partai maupun caleg dalam perhelatan pemilu, sesuai yang tertuang dalam Permen PAN RB nomor 1 tahun 2023 tentang netralitas PNS dan Non PNS, Makanya akhir 2023 lalu, kamu berikan pelatihan seluruh anggota Satpol PP maupun Gampil, untuk meningkatkan pengetahuan terkait peraturan serta tugas dan fungsinya satpol pp,” kata Cecep kepada Pakar.
Cecep meminta, semua anggota Satpol PP Kabupaten Bogor, baik PNS Maupun honorer. Yang ditugaskan di setiap kecamatan atau di Mako kabupaten agar selalu waspada dan berhati hati, untuk tidak memberikan dukungan kepada Caleg parpol manapun atau capres tertentu. Bahkan dia menegaskan, jika terbukti ada anggotanya memberikan dukungan dirinya tidak akan segan segan dalam memberikan sanksi sesuai dengan aturan. “Jangan berani berani berfoto dengan caleg manapun, apalagi sampai do share di media sosial. Kami akan menindak tegas dan tidak akan memberikan toleransi bagi siapapun jajaran Satpol PP yang melakukan pelanggaran, laksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi satpol pp,” tegasnya.
Dia berpesan, semua jajaran Satpol PP untuk menjunjung tinggi netralitas PNS maupun tenaga honorer dalam pemilu. Sehingga tidak mencederai netralitas sebagai abdi negara yang wajib berlaku netral. “Semua wajib menjunjung tinggi netralitas, jika ditemukan bukti pelanggaran kami akan proses tanpa pandang bulu sesuai dengan aturan yang berlaku,” ucapnya.
Cecep mengaku, dirinya bersama jajaran melakukan pengawasan baik Tingkat kabupaten maupun setiap kecamatan. Hal tersebut lanjut dia, dilakukan untuk memastikan netralitas Satpol PP. “Kami setiap hari terus melakukan pengawasan terhadap anggota, karena kami juga tidak mau kecolongan dan tercorengnya nama satpol PP gara gara oknum. Makanya kami tingkatkan pengawasan disetiap wilayah,” tuturnya.
Selain pengawasan internal tambah dia, pihaknya juga melakukan pengawasan media sosial anggota Satpol PP Kabupaten Bogor. Yang bertujuan untuk memastikan netralitas. “Bukan hanya secara personil pengawasannya, tapi kami juga lakukan pengawasan media sosial. Untuk Jangan sampai ada postingan anggota kami yang berbau politik atau dukungan kepada salah satu partai atau capres,” pungkasnya. UJG
