BOGOR – Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Rakyat (F-PPR), Junaidi Syamsudin menyatakan, bersama para legislator asal daerah pemilihan Bogor Timur, memiliki kewajiban untuk mendorong percepatan pembahasan Daerah Otonom Baru (DOB) Botim.
Junsam, sapaan karibnya, mengaku F-PPR merupakan salah satu fraksi yang mendorong persetujuan percepatan DOB Botim untuk segera dibahas dan disepakati di panitia khusus antara eksekutif dan legislatif.
“Target 2019 pembahasan sudah bisa masuk ke provinsi,” tegas aleg PPP itu kepada wartawan, Jumat (11/1/2019).
Menurut Junsam, target masuknya pembahasan DOB Botim ke Pemprov Jawa Barat tersebut, karena tidak menutup kemungkinan DOB Bogor Barat yang telah lebih dulu mengajukan hingga saat ini prosesnya sudah ada di pemerintah pusat, bisa segera terwujud.
“DOB Bogor Barat sudah masuk Prolegnas (Program Legislasi Nasional) kemungkinan ketika moratorium dicabut, Bogor Barat akan mekar. Kita tunggu moratorium itu dicabut,” terangnya.
Sementara berdasarkan kajian tim konsultan mitra Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor, progress pemekaran Borim sudah sangat signifikan.
Kecamatan Jonggol dirumuskan bakal menjadi ibukota Kabupaten Bogor Timur (KBT) ketika wilayah yang mencakup tujuh kecamatan tersebut menjadi DOB.
Hal tersebut dikatakan anggota DPRD Kabupaten Bogor, Dapil Bogor Timur, Eko Syaiful Rohman.
Menurutnya, pembentukan KBT jalannya masih panjang dan membutuhkan waktu beberapa tahun dan menunggu Kabupaten Bogor Barat (KBB) mekar terlebih dahulu, karena aturannya seperti itu, di mana pemekaran wilayah tidak bisa sekaligus.
Namun demikian, ia dan anggota DPRD asal Bogor Timur lainnya akan berupaya mengerahkan kekuatan, agar proses pembentukan DOB Bogor Timur bisa dipercepat, meski sekarang ini kebijakan moratorium masih diberlakukan.
ACHMAD KURNIAWAN
