CIBINONG – Bukan hanya Kepala Desa ataupun Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi pejabat Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Siti Mahnin diketahui saat ini tengah mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bakaleg).
Namun langkahnya tersebut mendapat sorotan dari sejumlah pihak, salah satunya
Pengamat Politik dan Kebijakan Publik atau Direktur Democrazy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP), Yusfitriadi.
Menurutnya pejabat Dewan Pendidikan tak pantas mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) Kabupaten Bogor ditahun 2024 mendatang.
“Menurut saya, Dewan Pendidikan seharusnya menjadi moral dalam menguatkan karakter generasi anak bangsa. Bukan malah ikut campur dalam masalah politik dan malah mencoreng nama baik dunia pendidikan,” katanya kepada Pakar.(13/7)
Lanjut ia mengatakan seharusnya pejabat Dewan Pendidikan tersebut memilih salah satu menjadi Wandik atau mencalonkan sebagai legislatif.
“Dewan Pendidikan itukan sumber dananya hibah dan sebagai salah satu kontrol sosial kinerja Dinas Pendidikan. Seharusnya pejabat ini memilih salah satu, sebagai Dewan Pendidikan atau memilih nyalon legislatif dan jika mencalonkan diri, artinya dia harus mengundurkan diri karena menurut saya tidak layak apabila merangkap jabatan,” terangnya.
Yusfitriadi juga menjelaskan bahwa pengunduran diri tersebut bukan hanya berlaku kepada Dewan Pendidikan, tetapi kepada pejabat lainnya seperti Koni, ASN, dan Kepala Desa.
“Harus mengundurkan diri, dan menurut saya tidak layak apabila sampai merangkap jabatan. Karena ini berlaku seperti Koni, ASN, dan Kepala Desa, supaya ini tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan,” jelasnya.
Sementara itu Anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Bogor, Siti Mahnin membenarkan saat ini dirinya telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari Dapil 6 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 1.
“Iyah saya nyaleg di Dapil 6 dari PKB, dan saya nanti ketika saya terpilih mau ambil Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor dibidang pendidikan agar saya bisa mengambil kebijakan, karena posisi sekarang di Wandik belum bisa mengambil kebijakan hanya memberikan rekomendasi saja,” tukasnya. AGE
