CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, mempercepat penyelesaian Detail Engineering Design (DED) atau detail gambar kerja pembangunan jalan tol khusus tambang untuk segera diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR).
Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu menyebutkan, percepatan tersebut dilakukan agar pembangunan jalan tol khusus tambang sepanjang 11,5 kilometer yang menghubungkan Rumpin-Parungpanjang bisa dilaksanakan pada tahun depan.
“Mudah-mudahan tahun ini (DED) selesai, sehingga pada saat perencanaan sudah selesai maka pelaksanaannya bisa di 2025,” katanya kepada wartawan, Minggu (28/4/2024).
Lebih lanjut Asmawa menjelaskan, keterlibatan pusat dalam pembangunan jalan tol khusus tambang itu merupakan kesepakatan antara Pemkab Bogor dengan Komisi V DPR-RI saat melakukan kunjungan kerja spesifik ke Parungpanjang pada Jumat 15 Maret lalu.
Dari kesepakatan itu, kata dia, Pemkab Bogor diminta untuk menyelesaikan DED pembangunan yang nantinya proses pengerjaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurut dia, desain jalan tol yang sedang digarap oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor tidak akan jauh berbeda dengan desain sebelumnya.
Pembangunan jalan ini yang semula akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat sempat terkendala perizinan, sehingga peletakan batu pertama pembangunan tol yang diagendakan berlangsung pada 27 Desember 2022 oleh Gubernur Jawa Barat terpaksa ditunda.
Diketahui, jalan tol khusus truk angkutan tambang ini didesain dengan memiliki banyak pintu masuk yang lokasinya dekat tempat pertambangan. Titik awalnya yaitu dari Kecamatan Cigudeg.
Sedikitnya ada lima pintu masuk tol di dekat lokasi-lokasi tambang, sehingga mengurangi potensi truk-truk pengangkut tambang itu melintas di jalan umum. Setiap pintu masuk tol akan digunakan untuk transporter beberapa perusahan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor.
Pembangunan jalan angkutan khusus tambang ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi sejumlah permasalahan akibat banyaknya truk tambang yang melintas di jalan arteri wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor.
Karena, tak sedikit masyarakat yang menjadi korban jiwa karena tertabrak truk tambang. Belum lagi, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil pertambangan itu menyebabkan kemacetan dan menimbulkan polusi udara akibat debu jalanan. =MAM
