CIBINONG – Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor dari Partai Gerindra, M. Rizky menyoroti keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), terutama dua BUMD yang dinilai tidak berkontribusi pada keuangan daerah.
Menurutnya, dua BUMD PT Sayaga Wisata dan PT Pertambangan Energi mengalami kerugian besar. “Dari delapan BUMD, dua tidak bagus,” ujar Rizky kepada wartawan, Kamis (8/12/2022).
Sementara, di mata politisi Gerindra PDAM Tirta Kahuripan dan PD Pasar Tohaga dianggap BUMD yang lebih baik.
Namun begitu, untuk PD Pasar Tohaga masih ada catatan harus kerja lebih keras dan cerdas karena dividen yang diberikan dinilai belum ideal dengan penyertaan modal yang besar dalam lamanya berdiri
“Saya kira PAD yang harus dioptimalkan adalah deviden dari BUMD yang sampai hari ini masih minim,” ungkapnya.
Selain itu, Rizki juga melihat BUMD sektor perbankan hanya dua yang cukup baik dari segi laporan hingga kontribusi ke Pemerintah Kabupaten Bogor meski saat ini PT LKM jauh lebih baik dari sebelumnya.
“Jadi untuk sektor perbankan PT LKM dan Bank Tegar Beriman harus lebih profesional lagi,” terangnya.
Sedangkan untuk PT Sayaga Wisata rupanya melenceng dari yang diharapakan oleh Pemkab Bogor. PT Sayaga Wisata terjebak dalam pembangunan hotel yang merupakan salah satu rencana bisnisnya.
“Untuk PT Sayaga Wisata saat ini tengah fokus dalam pembangunan hotelnya, meski banyak persoalan di internalnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, anggota komisi II lainya,
Lukmanudin Arrasyid juga menyoroti secara spesifik proyek konstruksi Hotel Sayaga yang belum juga beroperasi.
Perusahaan plat merah ini dianggap lambat dalam melakukan proses pembangunan karena diduga banyak masalah didalamnya.
“Setahu saya sudah hampir 5 tahun sejak 2017 sampai sekarang belum juga selesai,” ujar Lukmanudin kepada wartawan belum lama ini.
Untuk itu, Ia meminta PT. Sayaga Wisata mengambil langkah tegas untuk menuntaskan proyek konstruksi gedung Sayaga Hotel di Jalan Tegar Beriman, Cibinong tersebut.
“Dalam waktu dekat akan kita panggil direksinya. Kita ingin agar Hotel Sayaga bisa secepatnya beroperasi dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,” ucapnya.
Politisi PKB itu mengungkapkan ada beberapa persoalan yang harus segera diselesaikan menyangkut pekerjaan konstruksi oleh PT. Mirtada Sejahtera yang menjadi pihak ketiga proyek tersebut.
“Hasil audit BPKP, denda keterlambatan pekerjaan nilainya juga cukup besar. Tapi. masalah itu kan harus diselesaikan. Apakah diputus kontraknya, atau seperti apa. Kami juga sudah meminta konsultan proyek tersebut rekomendasinya seperti apa,” tandasnya. =YUS
