CIANJUR – Akhirnya buruh yang tergabung di Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kabupaten Cianjur, terpaksa harus menelan pil pahit dan kecewa. Setelah melakukan aksi unjuk rasa (Unras) ke Gedung Sate Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pasalnya Pemprov Jabar tetap menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan dalam menentukan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) di Jawa Barat.
Informasi yang berhasil dihimpun, diketahui melalui Pemkab Cianjur UMK Cianjur 2024 diusulkan naik sebesar 14% dari Rp2.893.229 menjadi Rp3.298.000. Namun, para kaum buruh di Cianjur harus menerima pil pahit. Pasalnya, UMK hanya naik sekitar 5% dengan nominal angka sebesar Rp2.915.102.
Ketua FSPMI Kabupaten Cianjur Asep Malik membenarkan jika kaum buruh sangat kecewa terhadap hasil dari pengajuan UMK yang tidak sesuai.”Tentu ini, masahan ini sangat parah sekali, sebab tidak sesuai dengan harapan kami,” kata Asep, kepada wartawan belum lama ini.
Bahkan, kata Asep, FSPMI, mengancam akan melakukan aksi besar-besaran di Kabupaten Cianjur dan Kota/Kabupaten lainnya di Jawa Barat. “Buruh Cianjur akan mengadakan aksi lagi di Cianjur dan Jawa Barat, saat ini kami masih menunggu intruksi,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Cianjur Herman Suherman menyebutkan, usulan dari Pemkab Cianjur terkait UMK di angka Rp3.298.000 berdasarkan kajian keadaan Kabupaten Cianjur jika dibandingkan dengan daerah yang bertetangga.
“Karena asumsinya kita masih berada di level rendah dari tetangga-tetangga kita. Di bawah Sukabumi, Bogor, Purwakarta dan Bandung Barat. Sehingga dengan kajian tripartid kita rekomendasikan 14 persen,” kata Herman.
Saat ini, lanjut Herman, Pemkab Cianjur, hanya sebatas memberikan usulan dan yang menentukan adalah Gubernur. “Mohon maaf jika di Cianjur ini IPM kita rendah, dalam rangka meningkatkan daya beli dan untuk buruh agar bisa menyekolahkan anaknya. Sehingga saya rekomendasikan ke Gubernur Jabar itu, sudah ada hitungan yang matang,” pungkasnya. NDI/SYA
