CISARUA – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman mempertanyakan sikap PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII yang sudah jor-joran melakukan Kerjasama Operasional (KSO) kepada sejumlah pihak.
“Kan sudah jelas ada anggaran untuk perusahaan negara, lalu kepana harus di KSO lagi lahan yang sudah dibiayai negara ini,” ujar Usep kepada wartawan belum lama ini.
Padahal, jelas-jelas esensi dibangunnya perkebunan di kawasan puncak ini untuk menjaga kawasan tersebut menjadi wilayah resapan yang tidak boleh berdiri bangunan.
“Faktanya setelah di KSO kan banyak dari mereka malah mendirikan bangunan permanen,” ucapnya.
Untuk itu, lanjut Usep, dalam waktu dekat pihaknya akan mengundang Perhutani, Kehutanan dan PTPN VIII untuk membahas persoalan ini.
“Sebab, setiap tahun di kawasan Puncak kerap terjadi bencana, jadi kita harus bahas dengan pihak-pihak terkait,” bebernya.
Selain itu, Usep menambahkan, apakah perlu adanya moratorium perijinan kedepan. “Kita akan bahas di Februari ini,” pungkasnya.
Sebelumnya, Bupati Ade Yasin berencana membentuk Satgas Lingkungan, Dimana tugasnya mengamankan wilayah hulu, dan Satgas ini nantinya didanai APBD yang dititipkan ke Kecamatan.
“Dengan dibiayai APBD melalui Kecamatan, Satgas ini diharapkan bisa mengendalikan wilayah hulu dari semua kerusakan alam, salah satunya bangunan liar,” ujar Ade Yasin kepada wartawan.
Meski demikian, kata Bupati, masyarakat pun harus disadarkan bagaimana menjaga lingkungan dengan baik. “Sungai, telaga, pepohonan dan lainhya harus dijaga, karena jika terjadi kerusakan di hulu pasti berakibat ke hilir, maka penting semua untuk menjaga,” bebernya.
Sementara, untuk beberapa kawasan yang diluar kendali Pemerintah Daerah seperi, PTPN VIII, Perhutani serta SSBP, pihaknya terus melakukan komunikasi agar kawasannya selalu dijaga, meski kewenangan ada di masing-masing. =Yusman
