CARINGIN – Sulitnya membuat izin membuat izin operasional pondok Pesantren di Kabupaten Bogor puluhan ulama dan Kiai Kecamatan Caringin dan Ciawi ngadu ke wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa barat H. Ahmad Ru’yat. Keluhan tersebut, bukan hanya soal sulitnya pembuatan izin operasional.
Para kiai juga mengeluhkan perbedaannya pelayanan RSUD di kabupaten Bogor terhadap pelayanan warga miskin. Hal itu diungkapkan puluhan kiai saat kegiatan Reses Ahmad Ruyat di Majlis Taklim Ibnu Yaman Kampung Nangoh Desa Lemah Duhur Kecamatan Caringin.
KH. Baden Yunus Pimpinan ponpes Darul Fallah Desa Pancawati mengeluhkan terkait, soal sulitnya pengurusan ijin operasional Ponpes sudah satu tahun tidak jadi jadi beda yang menggunakan uang. “Mohon maaf keluhan saya tiada lain karena sulitnya membuat Izin operasional Pondok Pesantren karena tidak memiliki uang, berbeda dengan mereka yang punya uang cukup 3 juta tiga bulan bisa beres,” kata KH. Baden dalam sambutannya.
KH. Entis Sutisna yang juga pimpinan Majlis Taklim Ibnu Yaman meminta, semua keluhan kiai dan ulama bukan hanya menjadi catatan saja melainkan ditindak lanjuti. “Saya minta ini jangan hanya Jadi catatan saja, harus ditindak lanjuti, makanya kami akan nunggu hasilnya,” tegasnya.
Sementara itu Jajat sudrajat dari kecamatan Ciawi, mengeluhkan pihak Jasa Marga yang hancurkan mushola di taman Ciawi, padahal mushola itu sangat dibutuhkan karena Negara tidak menyiapkan halte. “Sementara banyak ibu ibu yang turun dari angkutan umum mereka kehujanan, tidak ada untuk berlindung. Saat ini semua lahan ditutup, taman juga tidak berfungsi, padahal itu sebelumnya dibangun tamannya,” keluhnya.
Akibat Pembongkaran mushola tersebut lanjut dia, yang tadinya banyak yang melakukan solat ngaji maupun yang lain. Setelah dibongkar kini mereka mulai luntur lagi sehingga keamanan anak anak jalanan yang tadinya banyak yang mengaji ini kesulitan sehingga mereka banyak meninggalkan jauh dalam urusan agama.
Sementara itu, wakil ketua DPRD Provinsi Jawa barat H. Achmad Ruyat mengatakan, semua keluhan para ulama akan kami tampung dan tindak lanjuti, terutama soal izin operasional Ponpes yang harus dibenahi. “Ini sangat menarik kenapa bisa susah dan harus didalami, dan ditelusuri siapa yang menerima uang itu, karena pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami akan telusuri, dan tindak lanjuti,” ungkap Ahmad Ruyat kepada Pakar.
Terkait dengan pelayanan RSUD yang dikeluhkan Puluhan kiai lanjut dia, pihaknya akan menyampaikan kepada menteri kesehatan sehingga pelayanan RSUD bisa ditingkatkan dan tidak membeda bedakan. “Saya akan sampaikan kepada Menkes, jangan sampai ada perbedaan pelayanan kepada masyarakat. Karena pemerintah hadir untuk memberikan pelayanan terutama kesehatan,” ucapnya.
Terkait dengan Mushola ditaman Pertigaan Ciawi, dirinya menyangkan Pembongkaran mushola yang dibangun oleh pedagang terebut sehingga menyulitkan para penumpang maupun warga untuk beribadah. “Seharusnya itu jangan dibongkar karena tempat ibadah, dan warga yang turun dari angkutan umum mereka tidak bisa berteduh dan sekarang para anak jalanan yang biasa solat di mushola tersebut jadi susah. Makanya kami akan menemui PJ bupati ,” pungkasnya. UJG
