CIAMPEA – Perlunya payung Hukum yang jelas untuk sektor pertanian, perkebunan, hingga pertambangan rakyat di Kabupaten Bogor bagian barat untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya, adalah tugas pemerintah.
Hal tersebut dikatakan Haji Sadiman, Tokoh Masyarakat Bogor Barat yang mengaku terkejut saat melihat kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat di daerah itu.
Ungkapan miris dan sedih dari sosok sang Ayah Caleg M. Rizky dari Partai Nasdem bernomor urut 1 asal Dapil 5 DPRD Provinsi Jawa Barat, serta Santi Nur yang juga bernomor urut 1 dari Partai sama untuk kursi DPRD Kabupaten Bogor, manakala pengusaha agrobisnis ini blusukan berkampanye masuk ke pelosok perkampungan di desa-desa Bogor Barat guna kepentingan pemenangan bagi putra putrinya pada ajang pemilu Legislatif mendatang di Dapil 5.
“Saya terkejut begitu masuk ke perkampungan di beberapa kecamatan dan desa di kawasan Daerah Pemilihan Wilayah 5 Bogor Barat. Ternyata tingkat kesejahteraan warganya masih belum menembus kata layak, atau lebih jelas lagi, masih banyak warga yang hidup bergelimang kesusahan daripada senangnya. Lalu bagaimana nasib dan masa depan mereka?,” kata Sadiman yang belum lama ini menghadiahkan satu unit Mobil APV untuk keperluan ambulans Warga di Kampung Perkebunan Teh Cianteun, Desa Purasari, Kecamatan Leuwiliang.
Ungkapan miris yang diutarakan Sadiman bertambah manakala ia kembali blusukan ke kampung-kampung lainnya di Dapil 5, seperti ke Desa Setu, Cikopomayak, dan Neglasari di Kecamatan Jasinga.
Menurutnya, hampir sebagian besar penduduk yang bermukim di tiga desa tersebut, menempati lahan lahan HGU milik perkebunan dan bukan menempati lahan milik pribadi perorangan.
“Saya melihat adanya ketidakadilan yang dialami warga di sini, seperti yang terjadi di Desa Neglasari di Kecamatan Jasinga, dimana saat masyarakat akan mendapat bantuan SD Negeri dengan syarat harus ada lahan 5.000 meter, namun begitu masyarakat akan menghibahkan lahannya, malah ditolak, pasalnya status lahan tersebut katanya merupakan lahan HGU milik perkebunan,” jelasnya
“Begitupun di Leuwiliang, disana juga ada sekitar 800 Kepala Keluarga yang menumpang di lahan perkebunan teh Cianteun (PTP 8) yang ironisnya tidak ada Puskesmas. Jadi saya bilang tidak adanya keadilan disini, karena saat lahan-lahan yang ditempati warga akan kita usulkan masuk dalam program sertifikat PTSL, eh ditolak lantaran lahan itu katanya lahan HGU, jadi kasihan rakyat bukannya dibantu malah harus menanggung susah,” kesal Sadiman.
Selain itu sambungnya, di Bogor Barat juga masih banyak lahan kosong bersetatus HGU yang terbengkalai tidak produktif yang ditaksir luasnya mencapai ribuan hektar. Semestinya, kata dia, lahan itu dikelola oleh masyarakat sekitar menjadi lahan pertanian ataupun kebun sayur, sehingga manfaatnya bisa memberi makan rakyat itu sendiri.
“Cita-cita kami apabila kedua anak kami ini lolos dalam percaturan pemilihan Legislatif mendatang. Maka iami akan memperjuangkan nasib masyarakat di Bogor Barat agar bisa menjadi petani yang andal dan produktif. Termasuk akan memperjuangkan nasib para gurandil dalam mendapatkan payung hukum dari pemerintah. Soal kebijakan dan aturan mainnya nanti bisa dibahas dan bisa saling menguntungkan bagi kedua belah pihak,” bebernya.
“Jadi ada tiga poin sasaran dan tujuan kami apabila anak kami terpilih. Pertama adalah peningkatan pembangunan sarana kesehatan. Kedua pendidikan, dan yang terakhir, kami akan memperjuangkan nasib para gurandil serta memperjuangkan nasib masyarakat yang tinggal di lahan HGU agar bisa mengelola lahan kosongnya untuk perkebunan dan pertanian rakyat,” pungkasnya. =JEF
