30 Mahasiswi HI Universitas Darussalam Gontor Gelar Study di Balai Kota Bogor

BOGOR – Sebanyak 30 mahasiswi Universitas Darussalam Gontor, hubungan Internasional menggelar study tentang diplomasi Sister City di Balai Kota Bogor. Para mahasiswi ini diterima langsung Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor.

Dosen Prodi Hubungan Internasional Universitas Darussalam Gontor, Ida Susilawati mengatakan bahwa ada 30 mahasiswi Hubungan Internasional yang datang untuk belajar memahami dan mengembangkan wawasan terkait mata kuliah diplomasi, khususnya diplomasi Sister City langsung dari Kota Bogor yang dikenal aktif menjalin Sister City di beberapa kota.

“Bogor termasuk kota yang cukup aktif terkait pengembangan Sister City. Setelah kunjungan ini mahasiswi akan membuat berita acara dan artikel terkait dengan Sister City di Kota Bogor,” katanya.

Sementara itu Kepala Bagian Tata Pemerintah (Tapem) Setda Kota Bogor, Dicky Iman Nugraha mengatakan bahwa Sister City merupakan bentuk kerja sama daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat kualitas publik.

Hal itu juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 tahun 2018 tentang kerja sama daerah.

“Jadi tidak bisa tiba-tiba Kota Bogor bekerjasama dengan daerah lain tanpa ada nilai tambah antara dua pemerintah daerah yang bekerja sama,” terangnya.

Terkait dengan kerja sama pemerintah daerah di luar negeri, lanjut Dicky, kerja sama itu harus berdasarkan persetujuan pusat alias tidak boleh bekerjasama tanpa diketahui pemerintah pusat.

Terdapat dua bentuk kerja sama luar negeri, pertama provinsi kembar dan kedua kota/kabupaten kembar atau yang dikenal dengan Sister City.

“Persyaratannya lainnya yakni harus memiliki hubungan diplomatik. Kalau pemerintah Indonesia tidak punya hubungan dengan pemerintah negara itu, maka tidak bisa bekerja sama sebagai Sister City,” jelasnya.

Ia melanjutkan, hal yang dikerjasamakan pun harus urusan pemerintah daerah, atau apa yang menjadi kewenangan daerah. Pemkot tidak bisa bekerjasama dalam urusan politik luar negeri, atau fiskal karena itu kewenangan pemerintah pusat. Tak hanya itu, kerja sama dalam bentuk Sister City harus memiliki kesamaan. Mulai dari kemiripan geografi, kultur masyarakat atau lainnya yang bisa dipelajari satu sama lain.

“Kota Bogor banyak melakukan kerja sama dengan luar negeri dan daerah lain. Karena ini juga banyak pembangunan di Kota Bogor yang dibangun tanpa biaya APBD yang memang terbatas,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.