CIBINONG – Tak maksimalnya program Operasi Pasar Murah (OPM) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, direspon sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Inisiator Perjuangan Ide Rakyat (INSPIRA).
Melalui aksi demonya di depan gerbang Tegar Beriman, Cibinong, Kabupaten Bogor, INSPIRA meminta Aparat Penegak Hukum (APH) memeriksa program OPM tersebut.
Mereka menduga ada yang tidak beres dalam program OPM yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) melalui Perumda Pasar Tohaga.
Ketua Cabang INSPIRA Bogor Hafiz Azmi mengatakan, dugaan tersebut terjadi setelah Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan menunjuk Perumda Pasar Tohaga untuk melaksanakan OPM sebagai bentuk pengedali inflasi di daerah.
Namun dalam pelaksanaannya, pihaknya mendapati sejumlah paket OPM dalam kualitas yang tidak sesuai.
“Bantuan tebus murah itu harusnya berkualitas premium, tapi fakta di lapangan beras yang diberikan sangatlah jelek atau bukan kualitas premium,” kata Hafiz kepada wartawan di Cibinong, Rabu (12/1/2023).
Pihaknya pun menduga ada penurunan kualitas paket batuan tersebut. Sehingga bantuan yang seharusnya berharga Rp175 ribu dalam satu paket, nilainya menjadi berkurang dari Rp175 ribu.
“Disaat ekonomi masyarakat sedang tidak baik, pemerintah harusnya ada membantu bukan malah mengkorupsi bantuan yang seharusnya diterima masyarakat,” paparnya.
Hafiz juga mempertanyakan dengan batas waktu pendistribusian paket yang seharusnya dilakukan hingga 29 Desember 2022. Namun Perumda Pasar Tohaga masih melakukan lewat dari tanggal yang ditetapkan.
“Pada awal tahun Perumda Pasar Tohaga masih melakukan pendistribusian paket bantuan. Padahal dalam aturan batas waktu hanya sampai 29 Desember,” kata dia.
Yang paling fatal, Hafiz menduga jika Disdagin Kabupaten Bogor telah membayar Rp5 Miliar paket bantuan tersebut, meski paket bantuan tersebut belum terdistribusikan seluruhnya.
“Informasi yang kita dapatkan pada akhir tahun itu paket bantuan sudah dibayar Rp5 Miliar atau untuk 35 ribu paket bantuan. Padahal paket bantuan itu baru terdistribusikan sekitar 17 ribu paket pada akhir tahun,” ujarnya.
Di meminta agar APH turun tangan untuk mengusut hal tersebut. Hafiz mengaku akan melaporkan dugaan tindak pidana korupsi itu ke Kejaksaan hingga KPK.
“Kami akan menggelar aksi lanjutan dengan masa lebih banyak. Bahkan dalam waktu dekat kita akam melaporkan kasus ini ke KPK. Karena dugaan korupsi ini sangat melukai hati masyarakat,” ungkapnya.
Sebelumnya diketahui, OPM yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor tidak berjalan maksimal. Sebab, bantuan kepada masyarakat yang semula ditargetkan 75 ribu paket, hanya terealisasi 35 ribu paket.
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kabupaten Bogor, Entis Sutisna tak menampik hal tersebut.
Menurutnya, salah satu penyebab tidak maksimalnya OPM dikarenakan waktu pelaksanaan yang sangat singkat.
Terlebih sosialisasi yang dilakukan tidak berjalan dengan maksimal kepada calon penerimanya.
“Untuk data kita gunakan dari Dishub untuk sopir ojek online, lalu untuk ojek pangkalan dan sopir angkot kita gunakan dari kecamatan. Sehingga di waktu yang mepet kita masih kekurangan data calon penerima,” kata Entis kepada wartawan.
Dengan kondisi tersebut, paket bantuan dalam program OPM hingga saat ini masih dalam proses distribusi.
Terlebih, Disdagin sudah melakukan pembayaran ke Perumda Pasar Tohaga Rp5 Miliar untuk puluhan paket tersebut. Sehingga tebus murah dilakukan diluar batas waktu yakni 29 Desember seperti yang telah ditentukan sebelumnya.
“Anggaran OPM itu 2 persennya dari DAU (Dana Alokasi Umum, red) muncul angka Rp10,5 Miliar untuk kebutuhan 75 ribu paket. Tapi untuk saat ini baru teralisasi 35 ribu paket atau Rp5 Miliar,” kata dia.
Dalam program OPM tersebut sejatinya masyarakat yang sebelumnya sudah terdata melakukan tebus murah di beberapa pasar, sehingga bantuan tersebut bisa tepat sasaran.
Namun di waktu yang mepet pihak kecamatan maupun desa ikut ambil bagian dengan melakukan pemborongan paket bantuan tersebut yang selanjutnya dijual kepada masyarakat.
“Karena waktu yang mepet yang tahap pertama saja hampir tidak terealisasi, tetapi di ujung akhir tahun kita kerjasama dengan kecamatan dan desa itu bisa rampung yang 35 ribu paket bantuan,” paparnya. =MAM
