Warga dan Ahli Waris Desak Percepat Ganti Rugi Tanah Wakaf Pemakaman Kampung Cohak Desa Nagrak Gunung Putri

GUNUNGPUTRI- Pasca pemindahan ribuan makam dari tanah wakaf pemakaman, di Kampung Cohak, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor ke interchange Jalan Tol Cimanggis-Cibitung (Cimaci) tahun 2023 kemarin, ternyata sampai saat ini masih menyisakan masalah, lantaran belum ada pengganti lahan pemakamannya.

Sementara, Pemerintahan Desa (Pemdes) Nagrak dan Pemkab Bogor, terkesan mengabaikan desakan warga untuk menyiapkan pengganti lahan wakaf pemakaman seluas 5.491 meter persegi (m2) yang saat ini sudah beralih fungsi menjadi Jalan Tol Cimanggis-Cibitung.

Akibatnya, warga mengalami krisis lahan makam. Padahal, kebutuhan pengganti tanah makam itu kian mendesak. Bahkan, warga Kampung Cohak terpaksa harus menumpang lahan pemakaman ketika ada warganya yang meninggal, karena tidak adanya lahan yang disediakan oleh pemerintah.

Molornya penggantian tanah wakaf pemakaman Kampung Cohak tersebut disebabkan karena adanya pengakuan melalui Kartu Inventaris Barang (KIB) bahwa lahan tersebut diklaim sebagai aset Desa Nagrak. Padahal, status tanah makam sangat jelas merupakan wakaf dari alm Empen, alm H Surya dan alm H Mustopa.

Saat ini, tidak hanya ahli waris yang menuntut pergantian tanah wakaf makam, warga Kampung Cohak juga sudah mulai kompak bergerak, lantaran merasa geram dengan sikap Kades Nagrak yang kerap diam dan terkesan tidak peduli terkait pergantian tanah makam. Bahkan, di beberapa lokasi strategis warga sudah mulai memasang spanduk yang bertuliskan.

“Peringatan. Kami warga Kampung Cohak, Desa Nagrak, akan menuntut keadilan kepada Pemda Kabupaten Bogor, Kades dan Dinas PUPR. Karena tanah wakaf kuburan yang sudah dipakai jalan Tol Cimaci belum diganti. Jika tidak segera diselesaikan, maka warga akan menutup jalan tol”.

Hal itu diungkapkan oleh salah seorang ahli waris tanah wakaf pemakaman Kampung Cohak, H. Udin bin H. Tolib. Ia meminta Kepala Desa (Kades) Nagrak agar bersikap jujur dan peduli terhadap masyarakat, bahwa kebutuhan tempat pemakaman umum sangat urgen dan tidak bisa ditunda lagi.

“Saya minta Kades Nagrak jangan bersikeras mengklaim tanah wakaf pemakaman Kampung Cohak sebagai aset desa, lihat sejarah dengan benar bahwa lahan tersebut merupakan wakaf dari keluarga kami yang telah dipindahkan pada tahun 1997 oleh Kota Wisata. Itu dulu yang harus disepakati. Agar proses di pengadilan segera selesai, dan tanah ganti makam bisa segera di realisasikan”, jelasnya.

Menurut dia, bukan hanya ahli waris tanah wakaf makam, warga Kampung Cohak juga sudah mulai bergerak untuk memperjuangkan pengganti lahan makam. Kalau pihak Desa Nagrak tetap mengakui tanah tersebut sebagai aset yang baru dicatatkan pada tahun 2013 saat Kades Agus menjabat, sementara kades-kades sebelumnya tidak mengakui sebagai aset desa.

“Padahal Kita tahu mulai dari Kepala Desa, Kades H. Assari, Kades H. Robani hingga Kades Acim Assari tidak pernah mencatat tanah wakaf pemakaman, di Kampung Cohak dimasukan dalam KIB, apalagi diakui sebagai aset desa. Maka, kami atas nama ahli waris keturunan alm Empen, alm H. Surya dan alm H. Mustopa apabila tidak diakui sebagai tanah wakaf dan belum ada pengganti tanah makamnya. Maka, kami akan menguasai dan menutup akses jalan Tol Cimaci Nagrak serta meminta pihak Kota Wisata untuk bertanggungjawab atas penggantian tanah wakaf kami”, tegas H. Udin.

Termasuk, Pemkab Bogor juga harus bertanggungjawab atas lambatnya pengganti tanah makam yang telah merugikan ahli waris dan warga Kampung Cohak. Karena, pemda juga menjadi biang kerok lambatnya proses di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong sampai banding di Pengadilan Tinggi Bandung.

“Pada tahun 1997 Kota wisata melalui PT Meka Nusa Cipta telah memindahkan rumah orang tua kami, bersama masjid dan tanah makam keluarga kami. Namun, cuma masjid yang dibuatkan sertifikat wakaf, sedangkan tanah makam cuma diserahkan begitu saja surat-surat pembelian tanah pengganti tanahnya. Sementara, sertifikat tanah makam tidak dibuatkan seperti sertifikat wakaf masjid”, ungkapnya.

Hal senada disampaikan H. Sidi bin H. Surya. Ia mengungkapkan, saat proses pemindahan makam Kepala Desa Acim Assari menegaskan, bahwa tempat pemakaman di Kampung Cohak itu merupakan wakaf dari keluarga alm Empen, H. Surya dan alm H. Mustopa.

“Aneh sebelumnya tidak pernah tercatat di KIB. Tapi, kenapa saat lurah Agus menjabat Kepala Desa malah dicatatkan sebagai KIB. Dan, diakui sebagai aset desa. Padahal, nyata-nyata itu adalah makam keluarga dan wakaf keluarga Empen, H. Surya dan H. Mustofa. Kalau mau jujur Kades Agus mencatatkan di KIB setelah mengetahui bahwa tanah wakaf pemakaman keluarga kami tersebut akan terkena Jalan Tol Cimaci, karena rencana Jalan Tol Cimaci sudah ada sosialisasi sejak tahun 2011”, tuturnya.

Terpisah, salah seorang ahli waris H. Sohib menegaskan, bahwa pihak kelurga besar keturunan almarhum Empen, H. Surya dan H. Mustofa akan memperjuangkan tanah wakaf sampai tuntas dan segera mendapatkan ganti tanah makamnya untuk kepentingan keluarga besar dan masyarakat.

“Harus segera digantikan tanah wakaf pemakaman Kampung Cohak dan diatasnya nanti harus ditulis bahwa tanah pemakaman merupakan tanah wakaf dari Bapak Empen, H. Surya dan H. Mustofa serta dibuatkan sertifikatnya, seperti sertifikat wakaf masjid. Agar kedepannya tidak ada polemik”, tambahnya.

Selain itu, pihak keluarga besar ahli waris wakaf tanah makam tidak ridha kalau status tanah wakaf diklaim sebagai aset desa. Apabila tuntutan kami tidak terealisasi maka kami sudah sepakat akan melakukan aksi damai untuk kembali menguasai fisik lahan yang saat ini dikuasai Kota Wisata.

“Kami kelurga besar tidak terima apabila tanah wakaf keturunan kami diakui sebagai aset Desa Nagrak. Kalau permasalahan tidak ada titik temu dan tidak segera diselesaikan. Maka kami akan menguasai tanah makam lama kami yang ada di Bundaran Kota Wisata, tepatnya yang berada di depan Kantor Pemasaran (Sport Club) dan Jalan Tol Cimaci Nagrak sampai ada keputusan dan tuntutan ahli waris direalisasikan”, tandasnya.

Sementara itu, Icok Haryanto yang merupakan salah satu ahli waris keluarga besar alm Empen, alm H. Surya dan H. Mustofa, sekaligus merupakan pelaku sejarah karena masuk dalam kepanitiaan relokasi pemakaman wakaf dari Blok Poncol ke Kampung Cohak pada 1997, lantaran terkena pembebasan pembangunan perumahan Kota Wisata.

Ia menjelaskan, bahwa dasar warkah yang dipakai diatas pemindahan tanah makam oleh Kota Wisata/PT Meka Nusa Cipta menggunakan alas hak (Alm) H. Mustofa sebagai pemilik tanah asal sesuai Letter C, Nomor: 2086 persil 60 luas 4.770 m2 yang telah telah dipindahkan pada 1997 dari pemakaman umum Blok Poncol ke Kampung Cohak dengan Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor: 593.2/547/GP./1997.

Ia menegaskan, bahwa lahan yang dijadikan sebagai pemakaman umum Cohak bukan merupakan aset Desa Nagrak, tetapi statusnya merupakan wakaf mutlak dari (Alm) Bapak Empen, H. Surya dan H. Mustofa.

Sebelumnya pemakaman wakaf milik keluarga besar Alm Empen, H. Surya dan H. Mustofa terletak, di Blok Poncol, kalau saat ini lokasi lahannya persis di bundaran kedua, tepatnya di depan Kantor Pemasaran Kota Wisata (Sport Club).

Adapun pemindahan makam lama Poncol ke Kampung Cohak, RT 02/RW 06, pada1997 seluas 5.491 m2. Yang terdiri dari tanah adat dari 5 bidang dengan rincian surat terdapat girik, AJB dan SHM dalam satu hamparan. Di antaranya :

  1. A/N Suhaman, luas 1.102 m2. Asal girik/C Nomor: 614/1494, persil 53/S.II. SPH Nomor: 593.2/204/Gunung Putri/1997.
  2. A/N Requel Simamora, luas 765 m2. AJB Nomor 602/Gunung Putri/1995.
  3. A/N. Requel Simamora, luas 494 m2. AJB nomor 601/Gunung Putri/1995. AJB Nomor 603/Gunung Putri/1995.
  4. A/N. Saelam bin Anan, luas 2.584. Asal girik/C nomor 291/958, persil Nomor: 53. SPH Nomor: 593.2/169/Gunung Putri/1997.
    A/N Cut Nurleyna, luas 2.575 m2, SHM Nomor: 266/Nagrak asal dari girik/C Nomor: 1494. (SPH asli beserta kelengkapan data lainnya belum diserahkan oleh pihak Kota Wisata).
  5. À/N. Sawal bin Anan, luas 488 m2. Asal girik/C Nomor: 921, persil 5 D/II.

Ia menambahkan, dengan adanya pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Desa Nagrak atas tanah ruislag yang diďapat dari Perumahan Kota Wisata/ PT Meka Nusa Cipta.

Ia selaku keturunan dan ahli waris dari alm Empen, alm H. Surya, alm H. Mustopa sangat keberatan dan tidak dapat menerima pengakuan yang disampaikan oleh Kepala Desa Nagrak.

Karena, selain sebagai panitia pemindahan saya juga sekaligus mewakili keluarga besar alm Empen, H. Surya dan H. Mustofa yang menandatangani perjanjian-perjanjian dari pihak Kota Wisata dengan saya tentang pemindahan makamnya dan penggantian tanah makamnya.

Ia mengatakan, lantaran Kepala Desa Nagrak tetap teguh pada pendiriannya yang mengatakan tanah makam adalah sebagai aset desa, maka kami menempuh jalur hukum untuk mengajukan ke PN Cibinong dan hingga sampai saat ini proses perkaranya berada di tingkat banding PT Bandung.

“Proses pembayaran ganti rugi atas tanah makam yang terkena pembebasan untuk pembangunan jalan Tol Cimanggis-Cibitung menjadi tertahan/tertunda karena adanya sengketa status legalitas nama KIB, padahal tujuannya sama-sama untuk kepentingan pemakaman umum”, jelasnya.

Dengan adanya penundaan pembayaran ganti rugi kami keturunan dan sekaligus ahli waris dari pemilik tanah makam keluarga besar kami tidak dapat membeli tanah kembali sebagai pengganti terhadap tanah makam yang lama yang terkena jalan Tol Cimaci.

“Dampaknya warga sangat kesulitan untuk melakukan penguburan apabila ada warga Kampung Cohak yang meninggal karena tidak adanya tempat atau lahan untuk melakukan penguburan”, tuturnya.

Menurut dia, untuk menghindari terjadinya gejolak yang membuat Kampung Cohak, Desa Nagrak tidak kondusif karena belum adanya pengganti tanah wakaf Pemakaman Kampung Cohak.

“Untuk itu kami meminta Kepala Desa Nagrak untuk dilakukan pertemuan khusus dengan para keturunan dan ahli waris untuk membicarakan permasalahan pemakaman wakaf Kampung Cohak agar segera dibayar oleh pemerintah sehingga penggantian tanah wakaf dari almarhum Empen, H. Surya dan H. Mustofa bisa segera direalisasikan”, harapnya.

Dengan adanya permohonan keluarga besar alm Empen, H. Surya dan H. Mustopa melalui surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nagrak untuk memohon agar mengundang Kepala Desa, H. Agus Sahrudin dengan tembusan Bupati, Sekda, Camat Gunung Putri, Kapolsek Gunung Putri, Danramil 2105/Gunung Putri dan Kota Wisata.

“Dengan harapan dari hasil pertemuan musyawarah Muspika dan Kota Wisata menghasilkan suatu berita acara atau hasil rapat notulen dengan harapan Kepala Desa Nagrak bisa membuat surat keterangan atau pernyataan yang sebenarnya bahwa tanah wakaf pengganti dari makam lama ke tanah yang dibeli oleh Kota Wisata dengan bukti surat-surat pembeliannya ada dikami. Sehingga hasil berita acara notulen rapat tersebut kami bawa ke Bupati dan ke Pengadilan untuk melakukan islah atau dading, agar tanah pengganti segera dibayarkan”, pungkasnya.

Terpisah, Kades Nagrak, Agus Sahrudin mengatakan, nanti akan dilakukan musyawarah dengan keluarga ahli waris turunan dari almarhum Empen, H. Surya dan H. Mustofa

“Pihak Desa Nagrak akan menggelar musyawarah terkait pengganti tanah pemakaman Kampung Cohak yang terdampak pembangunan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung, agar Pemkab Bogor segera memberikan ganti rugi untuk pembelanjaan pergantian tanah makamnya”, katanya. URI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.