Wakil Ketua DPRD Wanhai Minta Pemkab Bogor Selesaikan Temuan BPK RI

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor Wawan Haikal Kurdi. Firman | Pakar


CISARUA – Temuan kerugian negara yang ditemukan Badan Pemeriksa Keunangan Republik Indonesia (BPK RI) wilayah Jawa Barat harus segera diselesaikan.

Temuan tersebut berasal dari Anggaranan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor tahun 2022 -2023 senilai Rp8 milyar dan PT. Prayoga Pertambangan dan Energi senilai 10 milyar.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Wawan Haikal Kurdi menekan eksekutif agar segera mengambil langkah sesuai aturan atas temuan BPK RI Provinsi Jawa Barat.

“Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kan sudah diparnipurnakan dan dipertanggung jawabkan, segara ditindak lanjuti. Harus segara mengambil langkah-langkah yang menjadi rujukan BPK Jawa Barat,” ungkapnya saat ditemuai diwilayah Cisarua, Kabupaten Bogor.

Terkait temuan BPK, ada beberapa hal kerugian anggaran seperti selisih anggaran dari dinas terkait atau pekerjaan yang tidak sesuai senilai Rp8 Milyar, juga terkait dengan kerugian anggaran yang dilakukan oleh PT. PPE senilai Rp l10 milyar. “Kan tadi saya sebut, pemerintah Kabupaten Bogor harus segera melakukan apa yang menjadi arahan BPK,” tegasnya

Sejauh ini menurutnya, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Bogor sudah melakukan penekanan terhadap PPE selaku perusahaan plat merah milik Pemkab Bogor, agar segera mengembalikan kerugian negara. “Sudah kita tekan PPE, bahkan sudah kita surati sesuai arahan BPK,” tutupnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.