Waka MPR RI Sarankan PTM Madrasah Ditunda

Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. IST


JAKARTA – Wakil Ketua (Waka) MPR-RI sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI Dr H. M. Hidayat Nur Wahid mengingatkan Covid-19 masih menyebar, bahkan ditambah dengan varian-varian baru.

Karena itu Kementerian Agama sudah mengeluarkan Surat Edaran nomor 13 tahun 2021 yang membatasi dan meniadakan untuk sementara kegiatan sosial keagamaan di zona merah dan oranye.

Dengan alasan serupa, Mendikbud-Ristek juga sudah menyampaikan kemungkinan Pendidikan Tatap Muka (PTM) di daerah-daerah tertentu yang semula direncanakan akan mulai dibuka pada bulan Juli, kemungkinan diundur.

Maka, sangat wajar bila Kemenag, karena alasan dan tujuan yang sama, juga segera mengumumkan penundaan kegiatan PTM untuk madrasah dan sekolah keagamaan di bawah Kemenag, yang akan dibuka mulai bulan Juli.

Apalagi persiapan komprehensif untuk pelaksanaan PTM Madrasah mulai bulan Juli seperti validasi data soal vaksinasi untuk Guru dan tenaga pendidikan di Madrasah, belum dilaporkan oleh Kemenag untuk dikaji dan diputuskan dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR.

“Melihat perkembangan covid-19 yang makin meluas dan membahayakan, sementara vaksinasi bagi guru dan pengelola Madrasah belum terdata dengan valid, persiapan madrasah juga belum maksimal, sebaiknya PTM untuk Madrasah diundur, agar Madrasah tak menjadi klaster baru penyebaran covid-19, sampai pandemi ini benar-benar tidak membahayakan penyelenggara dan penyelenggaraan PTM,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Sabtu (19/6/2021).

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS ini menjelaskan, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, kasus terkonfirmasi positif Covid dalam sepekan terakhir bertambah hingga 38,3 persen, keterisian ruang isolasi naik hingga 27.43 persen dibandingkan minggu sebelumnya.

Penambahan kasus baru pada pekan pertengahan Juni juga sudah hampir menyentuh 10.000 per hari. Kondisi ini makin buruk karena di Indonesia sudah menyebar varian delta Covid-19 yang disebut epidemolog sebagai varian super karena lebih cepat menular, menimbulkan keparahan, dan bisa menyiasati antibodi yang sudah terbentuk. Dan kemunculan varian baru tersebut menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah daerah khususnya Jawa Tengah, Jawa Barat, Madura dan DKI Jakarta.

Pria yang akrab disapa HNW ini mengingatkan, selain tidak ada lagi peningkatan kasus covid-19, syarat mutlak pelaksanaan PTM adalah terpenuhinya vaksinasi bagi seluruh tenaga pendidik. Tapi Direktur Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan Kementerian Agama, M Ishom Yusqi (30/5/2021), menyatakan tidak mempunyai data final keseluruhan guru/tenaga pendidikan di Madrasah yang sudah divaksin covid-19.

Berbeda dengan Kemendikbud-Ristek yang pada 31 Mei 2021 nyatakan sebanyak 1,5 juta guru sudah divaksin, namun itu pun baru 28% dari target keseluruhan tenaga pendidik. Bahkan dengan kejelasan data itu pun Kemendikbud sudah mewacanakan penundaan PTK mulai Juli 2021.

HNW mengkritisi penyiapan protokol kesehatan di 60% madrasah, sebagaimana dinyatakan oleh Direktur KSKK Kemenag (30/5/2021). Pasalnya, penyiapan Prokes, itu sebagian besar hanya sebatas penyediaan alat pengukur suhu dan tempat pencuci tangan. Faktanya, protokol kesehatan sering tidak ditegakkan secara disiplin di area parkir, warung/kafe sekitar sekolah, ruang guru, dan ruang satpam serta petugas kebersihan.

Hal ini tentu berpotensi menjadi penyebab terjadinya penyebaran covid-19 di kalangan pendidik, juga peserta didik dan orang tua yang berinteraksi dengan mereka.

“Oleh karena itu lebih baik PTM ditunda dulu hingga kasus covid-19 turun, Madrasah benar-benar siap, dan Kemenag benar-benar bisa memfasilitasi terwujud dan terlaksananya protokol kesehatan di seluruh madrasah dan sekolah-sekolah keagamaan di bawah Kemenag,” pungkasnya. =MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.