BOGOR – Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan mendorong Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bogor lebih cepat dalam bekerja. Laporan kinerja PUPR pada tahun 2018 diakui cukup mengecewakan.
Iwan mengatakan, Dinas PUPR selalu menjadi salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang serapannya super rendah. Berdasarkan laporan dari yang berkaitan, dia mengaku serapan dinas yang dikomandoi Yani Hasan tersebut sekitar 70 persenan hingga tahun 2018 berganti.
Serapan Dinas PUPR tersebut menurutnya lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang berada di angka 77 persen. “Maka dari itu sebelum kita melangkah ke depan, maka kita lakukan evaluasi soal paket lelang khususnya dengan PUPR. Kita akan lakukan evalusai internal sebelum dibawa ke dewan. Ini cermin bagi saya untuk di 2019,” ungkap politisi Partai Gerindra, Selasa (15/1/2019).
Dia meminta Dinas PUPR untuk mengedepankan paket pekerjaan yang sekiranya memakan waktu yang cukup lama. Misal pembangunan proyek yang harus lebih dulu melakukan pembebasan lahan.
Seperti contoh yang sudah berjalan yakni pembebasan Jalan Lingkar Dramaga dan Jalan Poros Tengah Timur atau Puncak Dua yang sebagian telah dilakukan.
“Pembebasan lahan memakan waktu cukup lama apalagi dengan adanya tahapan beberapa kali pembayaran. Itu sebetulnya merugikan kita karena harga tanah setahun berikutnya naik, lebih baik sekalian dibayar. PUPR harus bisa memetakan bobot kerja mereka dan mana yang harus didahulukan. Untuk Puncak dua konretnya seperti apa karena harus kembali berjalan. Itu yang menjadi pembahasan,” tutur Iwan.
Selain serapan anggaran, Iwan mengaku menemukan hal yang tidak masuk akal dari Dinas PUPR Kabupaten Bogor soal paket pekerjaan yang mengalami gagal lelang.
“Ada beberapa paket pekerjaan yang gagal lelang, saya tanya kenapa, katanya kurang lengkap berkasnya. Ini kan lucu, bagi saya ini gampang dicari. Saya gak mau lagi begini, saya akan turun bila perlu saya tongkrongin Dinas PUPR dan ULP. Apakah benar kurang berkas atau karena tidak sinkronnya komunikasi. Saya tidak bisa menerima alasan begitu saja,” kata Iwan.
Menurut dia, hal-hal seperti ini harus segera dibenahi oleh Pemkab Bogor. Karena DPRD juga menunggu pengajuan pekerjaan ini dari pemerintah daerah sebelum mengajukannya. Apalagi eksekusinya nanti merupakan ranah bupati.
Iwan pun meminta semua SKPD, khususnya yang memiliki banyak pekerjaan seperti Dinas PUPR untuk mengajukan lelang di awal tahun 2019.
Sekretaris Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Anwar Anggana mengatakan, rendahnya serapan anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah pembatasan Bank Jabar Banten (BJB) saat pihaknya mempersiapkan anggaran yang akan diambil oleh penyedia jasa di akhir tahun 2018.
“Kami sudah menyiapkan di akhir tahun tapi dibatasi oleh BJB nya sampai jam 9 malam. Sementara berkas yang siap meluncur itu 71 berkas dengan nilai mencapai Rp 66 miliar lebih,” katanya.
Lalu yang kedua, sambungnya, potensi dalam proses menuju akhir kurang lebih 40 berkas dengan jumlah berkas sebanyak 111 berkas.
“Totalnya 111 berkas sementara total anggaran Rp 104 miliar. Itu tidak terealisasi di 31 Desember. Tapi, andaikan 111 berkas terealisasi pada tanggal 31 Desember, capaian realisasi Dinas PUPR mencapai 83 persen,” tandasnya.
Anwar menilai serapan anggaran Dinas PUPR tahun 2018 tidak menurun drastis. Dia menyebut hal itu juga dikarenakan anggarannya ditahun tersebut juga mengalami penurunan.
“Tidak begitu drastis karena anggaran juga turun. Andaikan BJB tidak ditutup lebih awal, mungkin bisa lebih tinggi (serapannya). Tapi ini jadi pelajaran ke depannya. Kondisi seperti itu jadi pengalaman,” sebut dia.
Intinya, imbuh mantan Kabid Sarpras Disdik Kabupaten Bogor itu, Dinas PUPR akan berusaha bekerja lebih baik lagi untuk penyerapan anggaran tahun 2019.
KHAERUL UMAM
