Villa Lennira di Cijeruk Disegel Tim Gabungan Penegak Perda

CIJERUK – Villa dan Resto Lennira yang berada Desa Cijeruk, Kecamatan Cijeruk, Kabupaten Bogor disegel oleh tim gabungan penegak peraturan daerah (perda), Rabu (05/10/22).

Penyegelan dilakukan lantaran 60 persen lahan yang dimiliki berada di kawasan yang dilindungi atau Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Jadi disini itu ada dua titik, pertama itu luasnya sekitar 11.700 meter. Nah ini berdasarkan tata ruang masuk dalam lahan kering dan berkebun, sehingga ada peluang diperbolehkan bisa membangun villa. Sedangkan yang kedua dengan luas 36.400 meter masuk lahan basah yang dilindungi LP2B,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bogor, Dace Supriadi.

Ia mengatakan, seharusnya bangunan yang melanggar tentunya harus dibongkar sehingga dampak terhadap lingkungan tidak melebar.

“Artinya tidak boleh ada bangunan, kalau saya katakan ini pelanggaran berat dan harusnya sudah di doser atau bongkar,” ujarnya.

Dace menegaskan, penyegelan tersebut dilakukan lantaran dari mekanismenya sendiri belum final, baik antara Dinas Perumahan dan Satpol PP.

“Makanya, belum sampai ke eksekusi, tapi ini harus dibongkar karena ini lahan sawah yang harus dilindungi,” tegasnya.

Dace menyebutkan, untuk bangunan di lokasi titik pertama kurang lebih ada sekitar kurang lebih ada 60 persen.

“Namun, itupun kita harus lihat Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dulu, mana yang mungkin diberikan ijin mana yang tidak, mudah – mudahan saja lokasi yang dibawah yang dibawah itu cukup peluang,” ungkapnya.

Meski begitu, tambah Dace, pihaknya bisa memaklumi dan menghargai apalagi ini investasi dan proyek investor.

“Kita terbuka, siapapun yang berinvestasi di Bogor, cuma kalau memang ada pelanggaran ruang harus dijaga. Adapun jika memang ada perubahan tata ruang dan di Peraturan Daerahnya (perda) itu memungkinkan dilakukan perubahan, bisa saja. Tapi kan ini lahan sawah yang harus dilindungi,” imbuhnya

Terkait banyaknya vila yang melanggar dan belum berijin, di wilayah Kecamatan Cijeruk, Dace meminta penegak Perda harus terus melakukan penyisiran.

Khususnya, tupoksi pengawas bangunan yang harus jeli, disamping kepala desa dan camat yang harus pro aktif untuk memantau apabila ada bangunan yang disinyalir berada dilahan basah.

“Ya intinya, penyegelan di Lenirra tidak akan dibuka, sebab lahannya tidak memungkinkan, kalau pun ada harus ada ijin yang memungkinkan,” terang Dace.

Sementara itu dilokasi yang sama, Operasional Manager Lenira, Rio berdalih bahwa dalam pembangunan ini pihaknya sudah memiliki kajian lingkungan dan kajian teknis bahkan kurangnya koordinasi dengan dinas lain sehingga adanya miskomunikasi.

“Kajadi sedang berjalan terkait lahan lemira ini, karena proses perizinan ini kan baru juga ada beberapa perubahan dari keputusan pemerintah, kami juga sudah kooperatif sudah ke bapenda, bapendalitbang juga ke PUPR. Kami sedang memproses dan perizinan sedang diproses,” kilahnya.

Ia mengatakan, pembangunan ini sedang dikaji oleh dinas terkait baik terkait lahan basahnya, pihaknya sedang melengkapi kajian dari dinas terkait, tentunya dalam hal ini pihanyak merasa keberatan dengan adanya pembongkaran.

“Kalau kajian kan bisa dirubah kita tidak mengurangi lahan persawahan ini kan untuk wisata juga untuk desa wisata di Cijeruk, hanya beberapa lahan saja yang melanggar, tidak semua melanggar. Koordinasinya saja dengan dinas dpmptsp yang kurang,” katanya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.