Verval DTKS Belum Selesai, Ini Kata Pegiat Dan Pengamat Sosial

Ilustrasi dana bantuan sosial. IST

PARUNG – Banyaknya kesalahan data penerima program bantuan sosial (bansos) membuat beberapa oknum memanfaatkan hal tersebut guna mengeruk keuntungan pribadi.

Adanya kesalahan atau tidak akurat nya data penerima manfaat dari program bansos, sebenarnya sudah banyak disuarakan masyarakat. Kementerian Sosial (Kemensos) RI saat ini pun tengah berusaha melakukan pemutakhiran data sekaligus melakukan verifikasi dan validasi (verval).

“Kemensos sedang perbaikan data, verval data. Tentu hal ini sangat tidak mudah dan butuh waktu ekstra, karena selama ini, hampir semua wilayah tidak otomatis update data. Kemungkinan hanya berdasarkan data dari BPS, dengan data lama dan tidak update,” ucap Atik Yulis Setyowati, pegiat sosial sekaligus Ketua LSM Masyarakat Pejuang Bogor (MPB), Sabtu (24/4/2021).

Ia mengungkapkan, di saat ada kejadian luar biasa, wabah dunia, seperti covid-19, maka sangat dibutuhkan data yang valid. Dan faktanya pemerintah mengalami kesulitan saat memberikan bansos.

“Hal ini terbukti dari banyak temuan di masyarakat saat pembagian bantuan sosial terjadi ketidakadilan karena banyak warga miskin tidak dapat bantuan tapi warga mampu malahan dapat bantuan,” ungkap Atik, sapaan akrabnya.

Sekarang ini, lanjutnya, sedang ada pendataan ulang warga yang tidak mampu yang belum masuk data. Namun dirinya masih khawatir verval data tidak maksimal jika Ketua RT, RW dan Kepala Desa tidak dilibatkan secara jelas dan tegas.

“Sebaiknya ada edaran surat perintah resmi untuk melakukan verval data hingga ke tingkat RT. Updating data harus terintegrasi dan diawasi ketat oleh Dinsos hingga ke kementerian. Perlu juga SDM dan prasarana IT lengkap agar semua data benar – benar valid dan akurat,” tandasnya.

Prof. DR. Asep Warlan Yusuf, pengamat sosial sekaligus dosen di Universitas Parahyangan Bandung mengatakan, ketidak akuratan
data serta lemahnya integrasi dan
koordinasi data penerima manfaat bansos terutama untuk program
penanggulangan dampak Covid-19, memamg membuat beberapa pihak dan oknum tidak bertanggungjawab melakukan praktik kecurangan guna mengeruk keuntungan pribadi.

Ia memgungkapkan bahwa, saat ini memang masih terjadi dan masih ditemukan adanya sejumlah ketidak seragaman data yang dimiliki antara pemerintah pusat dan daerah.

“Padahal seharusnya, basis Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) itu dilakukan verifikasi dan validasi (verval) secara kuat, mengikat dan akurat. Caranya dengan verval bottom up, bukan top down. Artinya melibatkan unsur pemerintah di bawah seperti Kerua RT dan lainnya,” tegas Asep Warlan. =FRI

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.