BARU saja diumumkan akan ada layanan vaksin berbayar yang akan dimulai per Senin (12/72021), dari Kimia Farma. Namun, keputusan tersebut langsung diralat, kemudian ditunda sampai masa waktu yang tak ditentukan.
Ya, hal ini ternyata ramai menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, karena menganggap negara ‘berbisnis’ dengan rakyatnya sendiri.
Terlebih animo masyarakat untuk mendapatkan vaksin terutama yang gratis, saat ini tengah gencar-gencarnya terjadi hampir di semua daerah.
Wajar saja, rencana vaksin berbayar ini menjadi viral, karena dianggap sebagai program yang ‘ujug-ujug’ muncul, terlebih kondisi perekonomian hampir sebagai besar orang, tengah kesulitan di masa pemberlakukan PPKM Darurat sejak 3 Juli lalu.
Sebaiknya, negara tetap melakukan program vaksinasi di semua daerah secara gratis dengan menyasar semua sektor, karena seperti sudah diketahui sudah dianggarkan dan mendapatkan bantuan vaksin dari mana-mana.
Jangan sampai masyarakat berpikiran tentang dikemanakan anggaran negara yang sangat besar tersebut, jika pada akhirnya tetap saja untuk mendapatkan vaksin harus merogoh kocek sendiri.
Tolong diperhatikan juga kondisi perekonomian yang saat ini tengah surut seiring berlakunya kebijakan PPKM Darurat, yang imbasnya tutupnya sejumlah sektor usaha, dan pembatasan mobilitas warga yang sangat ketat.
Saya menyarankan, pemerintah atau melalui lembaga yang ditunjuknya seperti Kimia Farma, lebih menggencarkan sosialisasi tentang vaksin berbayar ini jika memang hal itu harus terjadi (warga membayar untuk dapat vaksin).
Tapi, tetap saja vaksin gratis yang sudah dianggarkan atau dibiayai negara harus lebih banyak dikeluarkan juga, untuk menyasar masyarakat sampai ke lapisan terbawah.
Perlu dicatat, melihat kondisi saat ini untuk makan saja banyak yang sedang kesulitan, terlebih mengeluarkan uang untuk membeli vaksin.
Bukannya vaksin berbayar itu dilarang. Tapi, alangkah baiknya ditunda sampai ada pemahaman yang menyeluruh dan dapat diterima oleh masyarakat.
Vaksin berbayar ini, tentu saja bisa menjadi solusi bagi mereka yang kesulitan ataupun tidak menerima vaksin gratis dari pemerintah. Kemudian, teknis pelaksanaannya pun harus disiapkan secara matang, agar tidak terjadi kekacauan.(*)
