Usai Penyamaran Dirjen, Dewan Akan Evaluasi Disdukcapil

CIBINONG – Inspeksi mendadak (sidak) yang dilakukan Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor pada Senin 30 Agustus 2021, menarik perhatian DPRD.

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor, Usep Supratman akan menjadwalkan pemanggilan pimpinan di Disdukcapil. Dia menilai, sidak yang dilakukan
Zudan dengan menyamar sebagai warga untuk memenuhi kebutuhan administrasi itu, perlu dijadikan pembelajaran.

Apalagi, kata Usep, pada saat sidak tersebut, Zudan menemukan sejumlah kejanggalan dalam mengurus administrasi.

“Insyaallah allah kita akan undang kepala disdukcapil dalam rapat kerja,” kata Usep, Minggu (5/9/2021).

Menurut Usep, rencana pemanggilan itu sebagai langkah evaluasi. Apalagi, semangat pemerintah saat ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa memberatkan dan mempersulit.

“Untuk mengkonfirmasi juga mengapa ini terjadi, kan belum tentu apa yang disebutkan oleh dirjen itu merupakan produk kadis (kepala Dinas) baru atau memang dari dulu , bisa saja kan surat edaran terlambat dipelajari oleh kadisdukcapil,” jelas Usep.

Diketahui, pada kunjungannya tersebut,
kejanggalan yang ditemukan Zudan saat itu di antaranya adalah adanya persyaratan tambahan yang diterapkan Disdukcapil Kabupaten Bogor dalam membuat akta perceraian dan akta Kematian yang dimintai petugas.

“Tapi untuk membuat akta perceraian ternyata ada syarat tambahan, petugas minta surat pengantar dari Panitera Pengadilan. Untuk membuat akta kematian syaratnya malah makin banyak, antara lain minta fotokopi KTP-el pelapor, fotokopi KTP-el dua orang saksi dan asih minta lagi akta kelahiran almarhum, minta juga akta kawin atau surat nikah almarhum. Lalu minta surat keterangan ahli waris bila almarhum tidak punya akta kelahiran atau surat nikah. Ini syarat tambahan untuk mengurus akta kematian kok banyak sekali,” kata Zudan dalam keterangan persnya yang diterima pada Kamis 2 September 2021.

Selain itu, sambungnya, untuk mengurus akta kelahiran, petugas pun meminta fotokopi pemohon, fotokopi KTP elektronik dari dua orang saksi.

“Masih minta lagia fotokopi KTP-el dua orang saksi, minta fotokopi akta kelahiran pemohon. Ini yang nggak boleh, harus dihapus semua syarat tambahan itu,” paparnya.

Usai lakukan penyamaran, Zudan langsung masuk ke ruangan Disdukcapil dan meminta staf serta pejabat untuk melakukan rapat dari sejumlah persoalan yang dia temui saat itu. Dia meminta agar Disdukcapil Kabupaten Bogor segera berbenah.

Sayangnya, saat melakukan rapat, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan tidak muncul di permukaan.

“Dia (Kadisdukcapil) menyusul datang setelah saya memberikan briefing. Intinya sekali lagi jangan menambah persyaratan di luar ketentuan yang mengatur. Pedomani Perpres Nomor 96 Tahun 2018 serta Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019,” jelasnya.

Selain itu, Zudan juga meminta kebersihan di kantor Disdukcapil Kabupaten Bogor dibenahi agar terlihat lebih rapi.

“Saya juga minta agar kebersihan kantor dibenahi agar lebih rapi,” ungkapnya.

Menurutnya, Ditjen Dukcapil Kemendagri menjadikan tahun 2021 sebagai era peningkatan kualitas layanan administrasi kependudukan (Adminduk).

“Inti kualitas pelayanan adalah kecepatan dan kemudahan. Untuk itu, pemerintah sudah menyiapkan Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Permendagri No. 108 Tahun 2019 dan Permendagri No. 109 Tahun 2019. Intinya adalah memberikan kemudahan dengan memangkas semua persyaratan yang tidak perlu,” jelasnya.

Menurutnya, sidak yang dilakukan pihaknya ini berdasarkan laporan dari masyarakat melalui media sosial.

“Saya memonitor itu dari grup Whatsapp, Tiktok, dan Instagram. Ternyata masih ada daerah yang menambah persyaratan pengurusan dokumen kependudukan. Senin kemarin saya menyamar ke Disdukcapil Kabupaten Bogor, para petugas layanan nggak ada yang tau saya menyamar,” kata Zudan.

Sementara, kepada wartawan Kepala Disdukcapil Kabupaten Bogor, Bambang Setiawan tak menampik atas adanya sejumlah persyaratan dalam pengurusan dokumen KTP elektronik di kantornya. Menurutnya hal itu untuk meminimalisir tindakan penyimpangan.

“Kita sih bukannya menyimpang dari peraturan perundangan-undangan ya, kita hanya meminimalisir sesuatu hal di kemudian hari,” kata dia.=MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.