Usai Libur Lebaran, Pemkab Bogor Berlakukan WFH 2 Hari

Pintu gerbang Pemerintah Kabupaten Bogor. Age | Pakar

CIBINONG – Pemerintah Kabupaten Bogor memutuskan untuk menerapkan WFH (work from home) dan (work from office) bagi para pegawai ASN (aparatur sipil negara) usai libur Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kabupaten Bogor, Rusliandy bahwa keputusan tersebut berdasarkan tidak lanjut intruksi Pemerintah dalam surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) Nomor 01 Tahun 2024.

“Mulai tanggal 16-17 April 2024 kita Pemerintah Kabupaten Bogor memberlakukan penerapan WFH bagi pegawai ASN dan aturan ini juga menindak lanjuti surat edaran yang telah dikeluarkan Pemerintah melalui KemenPAN-RB Nomor 01 Tahun 2024,” katanya kepada PAKAR, pada Senin 15 April 2024.

Dirinya mengungkapkan bahwa maksud tujuan surat edaran tersebut supaya Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sistem kerja bagi pegawai ASN sehingga dapat menyesuaikan arus balik mudik usai libur Hari Raya Idul Fitri.

“Selain memberikan penyesuaian sistem kerja para ASN, surat edaran ini juga mendukung kelancaran mobilitas arus balik dan mengendalikan kemacetan lalu lintas setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah,” ungkapnya.

Rusliandy juga meminta kepada para ASN di Pemerintahan Kabupaten Bogor untuk memberikan pelayanan 100 persen kepada masyarakat.

“Tetap pelayanan masyarakat itu tetap WFO 100 persen dan ini berlaku bagi bagian kesehatan, keamanan, ketertiban, penanganan bencana, energi, logistik, pos, transportasi, distribusi, dan lainnya,” harapnya.

Sedangkan Instansi pemerintah yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan layanan dukungan pimpinan, dapat melaksanakan WFH dengan ketentuan maksimal/paling banyak 50% dari jumlah pegawai, yang teknisnya diatur instansi pemerintah masing-masing.

“Instansi yang terkait layanan pemerintahan dan dukungan pimpinan yang bisa menerapkan WFH maksimal/paling banyak 50 persen adalah bagian kesekretariatan, keprotokolan, perumusan kebijakan, penelitian, analisis, dan sebagainya. Contohnya, bila PPK menerapkan 40 persen WFH, maka 60 persen pegawai lainnya wajib WFO,” tukasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.