Untuk Tingkatkan Kualitas, DPR RI Terus Jalin Kerjasama dengan Perguruan Tinggi

Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul. -Humas DPR RI-

JAKARTA – Kepala Badan Keahlian DPR RI Inosentius Samsul mengatakan, Badan Keahlian Setjen DPR sebagai supporting system bagi anggota dewan terus memaksimalkan tugas dan fungsinya, termasuk salah satunya dengan memperkuat penelitian guna menghasilkan produk hukum yang di hasilkan DPR RI dalam hal ini undang-undang yang lebih berkualitas.

 “Kami harapkan dengan melibatkan berbagai elemen, utamanya perguruan tinggi, maka kebijakan ke depan akan lebih baik, dan BK Setjen DPR RI sebagai supporting system bagi anggota dewan dalam menyediakan naskah akademik dan literatur untuk kebutuhan pembahasan undang-undang yang di bahas DPR RI,” ujar Sensi, sapaan akrabnya, dalam keterangannya, Rabu (31/3/2021).

Sensi menyampaikan hal tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Keahlian Setjen DPR RI dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, di Auditorium Al-Jibra UMI, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa, (30/3/2021). FGD ini membahas “Urgensi Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik’, 

Untuk memenuhi kebutuhan naskah akademik dan literatur untuk pembahasan undang-undang DPR RI dalam melaksanakan fungi, tugas dan wewenang dewan, makan diperlukan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi untuk memperkuat dukungan teknis keahlian DPR RI. 

“Melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Badan Keahlian dengan Universitas Muslim Indonesia dan Perjanjian Kerja Sama antara Badan Keahlian Dewan dengan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia diharapkan dapat membangun kolaborasi kerja sama yang lebih intensif anatar DPR RI dan Universitas Muslim Indonesia dalam berbagai hal untuk kemajuan bangsa dan negara,” papar Sensi.

“Kerja sama dalam bentuk MoU DPR RI dengan lembaga pendidikan akan semakin meningkatkan kualitas pembahasan Undang-undang di DPR jauh lebih baik, karena kita mendapat masukan dari berbagai perguruan tinggi yang memang konsen dalam bidang ke ilmuan,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Sensi juga menyampaikan kegiatan ini menjadi wadah mendengar masukan masyarakat, khususnya perguruan tinggi yang didominasi oleh kalangan pendidik dan akademisi, sebagai upaya menghasilkan produk legislasi berkualitas. Dengan melibatkan kalangan akademisi, Sensi berharap kerja sama ini akan semakin mempertajam hasil kajian hukum DPR RI terkait Undang-undang yang di bahas. 

Dalam kesempatan yang sama Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Basri Modding menjelaskan kolaborasi kerja sama yang dapat dilakukan oleh UMI bersama BK Setjen DPR RI. Universitas Muslim Indonesia didukung SDM unggul dengan jumlah profesor 52 orang, 20 diantaranya profesor dalam bidang fakultas hukum ini bisa menjadi acuan dan bisa memberikan masukan kepada BKD dalam menjaring masukan terkait pembahasan undang-undang di DPR RI. 

Kerja sama ini kedepannya diharapkan bisa dilakukan bersama, seperti kegiatan magang, kajian skripsi dan tesis, juga dosen bisa mengembangkan dan memberikan masukan dalam bidang keilmuannya untuk kepentingan bangsa dan negara. “Universitas Muslim Indonesia siap melakukan kerjasama sesuai kapasitas yang dimiliki. Hal ini juga sejalan dengan komitmen MoU yang sudah dilaksanakan. Kami menunggu realisasi kerja samanya,” harapnya. =MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.