ULP Kabupaten Bogor Ngaku Jadi Kambing Hitam Soal Maraknya Proyek Mangkrak

CIBINONG – Kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Kabupaten Bogor angkat bicara setelah Komisi III mencatat ada banyak proyek mangkrak yang disebabkan penyedia jasa asal luar daerah, Minggu (3/7/2024).

“Soal banyak proyek mangkrak itu sebenarnya kesalahan total bukan di kita (ULP), karena kita baru menerima pengajuan dari dinas terkait itu mepet, sehingga dibulan Juni-Juli baru masuk (tander). Dan secara aturan kita menerima semua penyedia jasa baik itu luar maupun lokal selagi itu memenuhi persyaratan,” kata Sekretaris ULP Kabupaten Bogor, Yunus kepada PAKAR.

Ia menjelaskan untuk proyek mangkrak itu pengawasan berada di Dinas terkait, sebab pihaknya hanya melaksanakan pelelangan bagi para penyedia jasa.

“Ada di dinas terkait (pengawasannya), sedangkan kita ULP ini hanya sebatas proses adminstrasi, lalu kita serahkan ke pengawasannya (Dinas terkait) dan mangkrak itu ranahnya disana, bukan kita lagi,” jelasnya.

Bahkan ia mengaku sering dijadikan kambing hitam-kan akibat marak proyek mangkrak di Kabupaten Bogor.

“Kita memang selalu di Kambing Hitam-in, sampai ada bahasa Ulp itu salah pilih (penyedia jasa). Dan kita juga tidak bisa membatasi, karena kalau kita gugurin (batal) nanti imbasnya akan melapor kemana-mana,” keluhnya.

Pemberitaan sebelumnya, Komisi III DPRD Kabupaten Bogor naik pitam marak penyedia jasa asal luar Bogor yang menjadi dalang mangkraknya sejumlah proyek infrastruktur jalan.

“Nah ini ULP sering kali meloloskan lelang para penyedia jasa asal luar Bogor, padahal mereka tidak tau harga (nilai beton) dan tidak tau medan lapangan seperti apa,” kata Sekretaris Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, Ferry Roveo Checanova.

Lanjut ia mengatakan bahwa penyedia jasa memiliki tanggung jawab penuh dalam penyelesaian proyek peningkatan infrastruktur jalan.

“Ini menjadi catatan penting bagi kita terkait masalah harga dari PUPR dan ulp sebagai penjaring penyedia jasa dan itu harus betul-betul maksimal. Dan penyedia jasa juga bertanggung jawab penuh dalam proses pekerjaan jangan sampai kejadian ini kembali terulang (mangkraknya),” ungkapnya.

Fio sapaan akrabnya menyebut ada kurang lebih 8-9 proyek infrastruktur jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengalami mangkrak atau terbengkalai.

“Ada kurang lebih 8-9 proyek di PUPR karena memang tidak dilanjutkan kembali (mangkrak). Dan penyedia jasa itu semuanya jelas diputus kontrak,” ucapnya.

Meskipun begitu ia meminta pihak ULP (Unit Layanan Pengadaan) Kabupaten Bogor melakukan evaluasi terkait sistem pelelangan sehingga mangkraknya proyek tersebut tidak terjadi kembali diwaktu mendatang.

“Makanya ulp harus melakukan perbaikan dan supaya ada bersinambungan pihak ulp dengan pupr. Jadi saat ulp menyampaikan masalah harga bisa dirasionalkan atau mereka (penyedia jasa) hanya mengejar spk yang bisa dijual-belikan nanti, setelah menang lelang,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.