TPK Desa Harkatjaya Laporkan Kades ke Kejari, Ini Kasusnya

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya saat melaporkan Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor. Firman | Pakar

SUKAJAYA – Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya laporkan Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor atas dugaan tidak korupsi dan melanggar wewenang sehingga memalsukan dokumen. Melalui juru bicara TPK, Asep Mubarok mengatakan, pihaknya sudah membuat laporan resmi tentang adanya indikasi diduga korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Harkatjaya.

“Untuk ditindak lanjuti oleh pihak Kejaksaan Negeri Bogor, yang jelas kami menunggu proses ini sesuai dengan hukum yang berlaku dan kita semua sebagai warga negara harus bisa menghormati proses hukum yang berjalan,” ujarnya di halaman Kejaksaan Negeri Cibinong, Rabu (9/02/2022).

Ia mengatakan, atas hal ini pihaknyaminta tindak lanjut oleh pihak kejaksaan, sehingga prosesnya bisa berjalan dengan cepat dan bisa sesegera mungkin menidak lanjuti atas laporan tersebut. Ia menilai, ada satu tanda tangan dan stempel yang gak pernah pihaknya gunakan, sehingga diduga ada pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh kepala desa.

“Yang kami alami masalah pemotongan anggaran yang pembangunan di tiga titik itu, yang saya kerjakan itu ada pemotongan anggaran dan diduga ada tanda tangan yang dipalsukan yang selama ini tidak tanda tangan di kantor desa, segala sesuatu di desa itu belum pernah digunakan bahkan belum pernah sekalipun tanda tangan,” jelasnya.

Ia menegaskan, dalam diskusi tadi dengan kejaksaan, mereka menyarankan apakah memang masih ada celah terbuka mediasi karena memang pihak kejaksaan mendengar laporan disitu ada darah kekeluargaan mengalir dan kami jawab darah kekeluargaan itu tidak pernah terputus.

“Tapi proses hukum harus berjalan. Kalau memang diduga dia itu melakukan suatu pelanggaran dalam jabatan itu harus ada tindak hukum. Jadi untuk masalah darah keluarga mediasi masih tetap berjalan tapi proses hukum harus tetap berjalan,” tegasnya.

Ia menambahkan, dalam hal ini sudah memberikan waktu toleransi untuk mediasi selama satu bulan satu Minggu tidak ada itikad baik dari kepala desa. “Jelas saya liat malah arogan dia menantang kami dengan kata-kata, kami sudah siapkan lawyer, kami sudah siapkan pengacara bahkan kami juga sangat siap untuk menghadapi proses hukum yang berjalan itu saja. Jadi dengan kata kata seperti itu kami berasumsi berarti dia sudah kebal hukum jadi kami ingin buktikan apakah ketika ada indikasi pelanggaran hukum dan di temukan bukti yang akurat oleh pihak kejaksaan itu bisa di proses hukum nggak orang yang kebal hukum itu,” tandasnya.

Tentunya ia berharap proses hukum berjalan dengan semestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku. “Kami harapkan proses ini berjalan seusai dengan hukum yang berlaku kalau memang ada tindak pidana,” harapnya.

Sementara itu, Kasi Intel Kejari Kabupaten Bogor, Juanda mengatakan, jadi pada hari ini dari Kejaksaan Negeri Kebupaten Bogor telah menerima laporan penyalahgunaan wewenang dan keuangan di Desa Harkatjaya, Kecamatan Sukajaya.

“Atas laporan tersebut nanti setelah mendapatkan disposisi pimpinan, tentunya bidang terkait akan menindak lanjut laporan tersebut, tentunya nanti kita akan melakukan penelaahan terkait laporan apakah ada kekurangan data yang harus di penuhi oleh pelapor,” ujarnya.

Ia menuturkan, nantinya apakah ada dugaan apa yang sesuai dengan yang dilaporkan ataupun tidak ada, itupun dari hasil pengumpulan data yang dilaporkan oleh tim kejaksaan. “Iya itu tahapan berikutnya setelah kelarifikasi, mengumpulkan informasi, data dan keterangan atau fakta, nanti kita analisa apakah ada melawan hukum atau tindak pidana terhadap perbuatan tersebut,” jelasnya.

Ia menjelaskan, dalam laporan tersebut ada beberapa tahap yang harus dilalui setelah terkumpul data dan fakta sebenarnya. Sehingga pihaknya bisa menetapkan sebagi tersangka atau tidak. “Nanti ada penyelidikan, cukup ada peristiwanya nanti naik ke penyidikan, setelah itu menemukan alat bukti dan menetapkan tersangka terhadap perbuatan tersebut. Seperti itu mekanismenya yang akan kita tempuh dalam proses penyelesaian laporan Perka tidakan korupsi,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Desa Harkatjaya, Neneng Mulyati melalui kuasa hukumnya Kusnadi, menyampaikan, sebagai kepala desa itu memiliki hak dan kewenangan dalam melaksanakan amanah Undang-undang, dan itu tertuang dalam Undang-undang Desa, jadi selama itu tidak melampaui batasan undang-undang jangan pernah takut.

“Ya, selain itu perlu kami sampaikan, klien kami juga punya hak kuhum yang sama untuk melakukan upaya-upaya hukum bila mana ada pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan yang lain terhadap permasalahan ini, dan kami sudah memiliki cukup bukti untuk melakukan laporan ataupun pengaduan terkait apa yang terjadi sebenarnya dibalik berita ini,” jelasnya. FIR/RIF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.