Tiga SD Terdampak Bencana Segera Dibangun di Kabupaten Bogor

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor, Teuku Mulya. IST

CIBINONG – Pemerintah Daerah mendapat rekomendasi oleh Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mengelola lahan seluas 68 hektar di Kabupaten Bogor termasuk wilayah Sukajaya.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menbatakan kalau 68 hektar tersebut nantinya dapat digunakan untuk masyarakat dan pembangunan sekolah tiga sekolah yang terdampak bencana alam.

“Jadi kita mengusulkan 262 hektar agar keluar dari kawasan kehutanan di Kabupaten Bogor tetapi yang direkomendasikan oleh KLHK 68 hektar dan insyallah janji mereka Juni 2024 nanti lahan itu akan keluar dari kawasan hutan,” katanya kepada PAKAR.

Namun ia mengungkapkan bahwa usulan pembebasan lahan atau pengeluaran status kehutanan tersebut sempat tertunda dikarenakan adanya beberapa problem.

“Memang sempat mengalami roblem dan itu terjadi saat proses KLHK tidak instan dan ada mekanisme pptpkh (penguasaan tanah penataan kawasan hutan) yang harus melalui tim terpadu. Karena mereka tidak bisa mengeluarkan langsung berkasnya makan perlu adanya proses,” ungkapnya.

Ia menuturkan bahwa agar lahan kawasan hutan tersebut dapat digunakan secara umum oleh masyarakat maka perlu adanya status resmi atau persetujuan dari KLHK ke Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

“Kalau belum resmi belum bisa menjadi pemerintah daerah. Minimal peta bidang tanah (pbt) keluar agar proses nya itu dapat kita urus meskipun belum menjadi sertifikat. Dan untuk pembangunan tiga sekolah di Sukajaya itu kita akan terus berkoordinasi dengan Disdik,” tuturnya.

Sementara itu Kasie SD Pembangunan Sarpas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Yanto Pradipta mengatakan bahwa pihaknya tahun ini telah menunda pembangunan unit gedung baru (UGB) SDN Cileuksa 05.

“Kita Disdik tahun ini menunda pembangunan SDN Cileuksa 05 karena status lahannya belum clear. Dan perlu ada persetujuan KLHK untuk merelokasi lahan sekolah tersebut karena berada dikawasan perhutanan,” ucapnya.

Dirinya mengaku bahwa pihaknya juga telah menganggarkan sebesar Rp 2.061.681.500 untuk pembangunan SDN Cileuksa 05 tersebut yang berlokasi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

“Kita sudah menganggarkan untuk pembangunan SDN Cileuksa 05 sebesar Rp 2 miliar lebih tetapi karena status lahannya belum clear maka anggaran ini kita alihkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan di SDN Pasir Madang 02 dan SDN Cileuksa 05 yakni pembangunan tiga ruang kelas, satu kantor dan satu unit wc,” imbuhnya.

Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Bambang Hendroyono menyetujui agar tiga Sekolah Dasar (SD) Negeri terdampak bencana alam longsor agar direlokasi ke lahan perhutanan di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

“Pada prinsipnya kita akan mendukung relokasi lahan sekolah yang lebih aman di kawasan hutan dan jika itu untuk pendidikan maka bisa dilepaskan dari kawasan hutan, apa lagi lahan sekolah sebelumnya terjadi bencana,” katanya kepada PAKAR.

Sebab menurutnya jika tiga sekolah tersebut yang terdiri dari SDN Pasir Madang 03, SDN Cileuksa 02 dan Cileuksa 05 sempat terdampak bencana alam, maka dirinya meminta agar tidak menunda relokasi lahannya tersebut.

“Kalau tiga sekolah itu terdampak bencana maka itu tidak bisa ditunda dan menurut saya harus disiapkan. Karena kejadian seperti ini sempat kita lakukan salah satunya di Jawa Timur dengan merelokasi lahan yang dibutuhkan dikawasan hutan, sehingga membutuhkan pelepasan,” ungkapnya.

Bambang Hendroyono menyampaikan bahwa bencana alam tanah longsor tersebut menurutnya harus segera dipindahkan atau relokasi yang lebih aman.

“Jadi kalau untuk bencana alam tanah longsor itu mereka harus segera dipindahkan (relokasi) yang lebih aman dan inilah tata ruang yang harus bisa berjalan bersama-sama dan itu ada solusi pastinya. Nah jika sudah diusulkan ke KLHK dan sudah mendapatkan rekomendasi dari Bupati, maka nanti dipantau di Jakarta dan segera dipercepat prosesnya,” imbuhnya.

Sementara itu Kasie SD Pembangunan Sarpas Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Yanto Pradipta mengatakan bahwa pihaknya tahun ini telah menunda pembangunan unit gedung baru (UGB) SDN Cileuksa 05.

“Kita Disdik tahun ini menunda pembangunan SDN Cileuksa 05 karena status lahannya belum clear. Dan perlu ada persetujuan KLHK untuk merelokasi lahan sekolah tersebut karena berada dikawasan perhutanan,” ucapnya.

Dirinya mengaku bahwa pihaknya juga telah menganggarkan sebesar Rp 2.061.681.500 untuk pembangunan SDN Cileuksa 05 tersebut yang berlokasi di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

“Kita sudah menganggarkan untuk pembangunan SDN Cileuksa 05 sebesar Rp 2 miliar lebih tetapi karena status lahannya belum clear maka anggaran ini kita alihkan untuk peningkatan fasilitas pendidikan di SDN Pasir Madang 02 dan SDN Cileuksa 05 yakni pembangunan tiga ruang kelas, satu kantor dan satu unit wc,” tandasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.