Tidak Lolos TKW, Jokowi ‘Pertahankan’ 75 Personil KPK

Presiden Jokowi (Ist)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyatakan, 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak perlu diberhentikan dari KPK. Presiden Jokowi menilai hasil tes wawasan kebangsaan justru menjadi masukan untuk perbaikan pegawai. “Hasil tes wawasan kebangsaan hendaknya menjadi masukan langkah perbaikan KPK, baik individu maupun institusi, tidak serta merta menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK,” kata Presiden dalam siaran Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

Presiden Jokowi menyatakan, pegawai yang tidak lulus TWK dapat mengikuti pendidikan kebangsaan atau kedinasan. “Kalau dianggap ada kekurangan saya berpendapat masih ada peluang untuk memperbaiki, melalui pendidikan kedinasaan tentang wawasan kebangsaan dan perlu dilakukan segera langkah perbaikan di level individual maupun organsisasi,” jelasnya.

Presiden sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujuian UU 19/2019 tentang perubahan kedua UU KPK, yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN. “Saya minta kepada para pihak terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN RB dan Kepala BKN untuk merancang tindak lanjut bagi program 75 pegwai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes dengan prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi,” tandasnya.

Sementara, Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Sujanarko meminta pimpinan KPK mencabut Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang menonaktifkan 75 pegawai lembaga antirasuah. Permintaan ini sekaligus menyikapi pernyataan Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang meminta 75 pegawai KPK tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) diberhentikan.

“Pimpinan harus mencabut SK Nomor 652 Tahun 2021 sebagaimana tuntutan tersebut juga telah kami sampaikan dalam surat keberatan pagi ini kepada pimpinan,” kata Sujanarko, perwakilan 75 pegawai KPK nonaktif, Senin (17/5/2021).

Menurut dia, apa yang disampaikan oleh Jokowi harus dimaknai sebagai upaya merehabilitasi nama baik 75 pegawai KPK yang diminta menyerahkan tugas dan tanggung jawab pimpinan lembaga antirasuah tersebut. Atas dasar pernyataan Jokowi tersebut, Sujanarko meminta pimpinan KPK merehabilitasi nama dirinya dan 74 pegawai KPK lainnya. “Bersamaan dengan itu, pimpinan juga harus merehabilitasi nama 75 orang pegawai KPK yang telah dirugikan akibat keputusan dan kebijakan pimpinan tersebut,” pungkas dia. MHD*

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.