Terlibat Kecurangan PPDB, Pemprov Jabar Siapkan Sanksi Pemecatan

CIBINONG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menekankan Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah hingga operator untuk melakukan fakta integritas dalam menjalankan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025.

Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin bahwa aturan itu telah dibentuk untuk mengantisipasi kasus kecurangan saat pelaksanaan PPDB.

“Pertama harus mengikuti aturan dan kami harus meminta fakta integritas mulai dari Kadisdik Jabar, kabupaten/kota, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, hingga operator,” katanya kepada PAKAR.

Ia juga menegaskan bahwa jika pihak sekolah terindikasi melakukan kecurangan saat pelaksanaan PPDB, maka bakal terjerat sanksi hingga pemecatan.

“Sanksinya itu bisa sampai pemecatan dan kita mohon kepada orang tua untuk tidak memaksakan anaknya diluar juklak juknis PPDB. Kalau diterima tidak apa-apa, tapi jangan sampai memaksakan dengan cara cara lain baik menyuap, atau menggunakan orang dalam (pihak sekolah),” tegasnya.

Bahkan ia juga meminta Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah I Kabupaten Bogor untuk melakukan fakta integritas sesuai aturan yang telah disesuaikan.

“Kcd wilayah I juga harus fakta integritas, maka kami semua ingin dari Provinsi sampai kebawah untuk melaksanakan PPDB dengan baik, tidak boleh ada titip titipan, tidak ada orang dalam. Kalau ada indikasi kecurangan silahkan laporkan, dan kami juga bekerja sama dengan Saber Pungli untuk melakukan pengawasan,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.