Terkendala Perizinan, Pemkab Bogor Targetkan Jalan Khusus Tambang Rampung Tahun Ini

Kondisi jalur tambang di wilayah Kabupaten Bogor. (Dok.Pakar)

CIBINONG – Usai mengalami kendala perizinan, kini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menargetkan pembangunan jalan khusus truk angkutan tambang dapat rampung tahun ini.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin mengatakan, saat ini proses yang menjadi kendala tersebut terus berjalan.

Jika jalan itu terealisasi, Burhan meyakini banyak aspek positif yang dapat ditimbulkan. Baik dari sisi pelaku usaha tambang, transporter dan pemerintah.

Dengan adanya jalan tambang, lanjut dia, jumlah tonase barang hasil tambang yang dibawa oleh truk juga dapat lebih mudah diawasi dan lebih terdata. Sehingga dapat menekan adanya kebocoran pajak.

“Jadi kan nanti setiap masuk ke jalan khusus itu, ada batas maksimal tonase yang dibawa. Sehingga sebesar itu lah yang harus dibayar pajaknya ke pemerintah,” kata Burhan, Rabu (17/1/2024).

Bagi pelaku usaha tambang maupun transporter, kata dia, nantinya dapat lebih menghemat waktu dan biaya dalam perjalanan mengantar barang hasil tambang dari Bogor ke daerah tujuan, maupun sebaliknya.

“Jalan tambang itu nantinya berbayar. Tapi khusus hanya untuk truk. Jadi bebas macet untuk sampai tujuan. Nanti juga disiapkan rest area yang bisa dikelola Bumdes,” terang Burhan.

Diketahui, jalan tol khusus truk angkutan tambang ini didesain dengan memiliki banyak pintu masuk yang lokasinya dekat tempat pertambangan. Titik awalnya yaitu dari Kecamatan Cigudeg.

Sedikitnya ada lima pintu masuk tol di dekat lokasi-lokasi tambang, sehingga mengurangi potensi truk-truk pengangkut tambang itu melintas di jalan umum. Setiap pintu masuk tol akan digunakan untuk transporter beberapa perusahan tambang yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bogor.

Pembangunan jalan angkutan khusus tambang ini merupakan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi sejumlah permasalahan akibat banyaknya truk tambang yang melintas di jalan arteri wilayah barat dan utara Kabupaten Bogor.

Karena, tak sedikit masyarakat yang menjadi korban jiwa karena tertabrak truk tambang. Belum lagi, lalu-lalang kendaraan pengangkut hasil pertambangan itu menyebabkan kemacetan dan menimbulkan polusi udara akibat debu jalanan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebut, kendala perizinan yang dihadapi membuat rencana peletakan batu pertama pembangunan tol yang diagendakan berlangsung pada 27 Desember 2022 oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ketika itu, terpaksa tertunda.

Rencananya, kata dia, Pembangunan jalan tol yang akan terhubung dengan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) III itu skema pengerjaannya dikerjasamakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pihak swasta.

Ajat mengungkapkan, peran Pemerintah Kabupaten Bogor hanya bersifat membantu dalam sinkronisasi perencanaan antara jalan berstatus kabupaten dan jalan berstatus provinsi serta memfasilitasi kelengkapan data pengurusan izin pembangunan.

“Jalur tambang itu kan menuju jalan tol ada jalan (berstatus) kabupaten jadi kami sinkronisasi. (Peran) yang kedua, perizinan,” kata Ajat. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.