Terjerat Kasus ini, Lima Kades di Cianjur Lebaran di Hotel Prodeo

Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, SH .MH. (Ist)

CIANJUR—Inspektorat Daerah (Itda) Kabupaten Cianjur, mencatat selama tahun 2020 hingga 2021, sedikitnya ada 5 kepala desa (Kades) yang tersandung kasus korupsi. Diduga dana penyelenggaran pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa tersebut, telah disalah gunakan. Akibatnya, kelima orang kades tersebut mendekam dibalik terali besi aparat penegak hukum (APH) Cianjur.


Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Endan Hamdani, SH .MH membenarkan jika pihaknya telah melakukan pemeriksaan kepada kelima orang kepala desa (Kades) tersebut. Kelima orang kades yang terjerat kasus korupsi dana desa (DD) tersebut, diantaranya Kades Parakantugu, Kecamatan Cijati, Kades Waringinsari, Kades Gudang Cikalongkulon, Kades Hergarmanah, Kecamatan Karangtengah dan mantan Kades Cimacan, Kecamatan Cipanas.


“Memang kelima orang oknum kepala desa (Kades) tersebut, sudah diperiksa oleh tim Inspektorat. Tapi berdasarkan hasil auditnya rata-rata para kades tersebut, telah menyalahgunakan realisasi pengelolaan dana desa (DD). Padahal dari sejak sebelum tahan pihak APH, kami telah mengingatkan agar dapat mengembalikan dana hasil temuan tim pemeriksa. Namun dalam batas tempo waktu peringatan yang telah tentukan tidak kunjung mengembalikan ya terpaksa dilimpahkan kepada pihak berwenang,” kata Endan kepada wartawan Rabu (05/05/2021).


Bahkan belum lama ini, kata Endah, pihak aparat penegak hukum (APH) Cianjur, telah menangkap dua orang oknum mantan kades dengan kasus yang sama yakni terjerat kasus penyalahgunaan dana desa (DD) dan tidak dapat mengembalikan penyalahgunaan keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan. “Sebenarnya kelima orang kades tersebut, termasuk mantan kades, sudah dilimpahkan berdasarkan hasil pemeriksaan. Bahkan sudah diberikan waktu panjang untuk mengembalikan penyalahgunaan dana kerugian Negara. Tapi ya itu tadi sam tidak bisa mengembalikan penyelewengan dana desa (DD). Ini semua berdasarkan hasil pengaduan dan permintaan dari aparat penegak hukum (APH) sampai bulan Mei hingga Januari 2021,” pungkasnya. SYA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.