Temuan Komisi II DPRD, Pemasukan Retribusi Menara BTS Tak Sesuai Dengan Jumlah Bangunannya

Salah satu menara BTS yang ada di Kabupaten Bogor. (Ist)

CIBINONG – Komisi II DPRD Kabupaten Bogor menilai meskipun menara BTS (Base Transceiver Station) tumbuh subur di Kabupaten Bogor, namun retribusi yang diterima Pemkab Bogor tidak sebanding dengan jumlah bangunan tower yang ada. Bahkan, PAD dari sektor menara BTs mengalami penurunanan sangat signifikan.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bogor, H. Adi Suwardi bahwa pengurusan izin untuk pembangunan menara BTS saat ini diambil ahli oleh Pemerintah Pusat melalui izin Online Single Submission (OSS).

“Memang tower-tower BTS ini kalau ga salah sudah ada perubahan dari pusat sehingga di kabupaten itu tidak masuk pendapatan retribusinya sehingga apa yang dilakukan kabupaten ini sementara tidak berkutik karena masalah proses izin mendirikan imb saat ini sudah diambil ahli oleh pusat melalui oss,” katanya.

Lanjut ia mengatakan, bahwa permasalahan saat ini sangat berdampak kepada Pemerintah Daerah, sebab saat kontrak retribusi tersebut telah habis 5-10 tahun membuat jaringan internet tidak teramodir secara maksimal.

“Sempat ada pembahasan dan memang retribusi izin menara ini salah satu pendapatan dari Diskominfo (Dinas Komunikasi dan Informasi) namun karena telah diambil ahli oleh pusat semuanya berdampak besar. Bahkan retribusi kita sejak tahun lalu menurun cukup besar dibawah 90 persen karena adanya legalitas izin yang menghilang mulai dari izin SIMBG (Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung) dan izin gangguan sekarang pun sudah tidak ada,” jelasnya.

Pemberitaan sebelumnya, Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Bogor, Asep Hermawan bahwa jumlah menara BTS di Kabupaten Bogor tahun 2023 sebanyak 324 menara yang telah memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) termasuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

“Jadi jumlah BTS di Kabupaten Bogor itu sejak 2020 ada sebanyak 238 menara yang sudah ber-IMB, ditahun 2021 ada 267 yang sudah ber-IMB, ditahun 2022 ada sebanyak 255 yang sudah ber-imb dan ada 68 yang sudah memiliki PBG,” katanya kepada Pakar.

Ia menjelaskan untuk mekanisme legalitas izin menara BTS tersebut pengusaha provider harus memiliki izin Online Single Submission (OSS), lalu EKPR (Perstujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang) dan lain-lain.

“Jadi BTS itu sekarang izinnya itu di pemerintah pusat yakni OSS, ketika Oss keluar baru izin EKPR (Perstujuan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang). Tapi ketika akan mengajukan PBG. mereka terkendala, karena tidak adanya ketentuan teknis KPR tadi yang diterbitkan,” ungkapnya.

Maka dari pihak pengusaha provider tersebut mengajukan KRK (Kesesuaian Rencana Kabupaten) yang syaratnya yakni KPR yang telah terbitkan dari izin OSS.

“Lalu KRK terbit dan berlanjut ke perizinan selanjutnya yakni dokumen Kppl, Pbg yang izinnya keluar dari Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP). Lalu keluarlah lingkungan retribusi dari kita di DPMPTSP dan dibayar sama mereka setelah pbg/imb ini terbit,” terangnya.

Disamping itu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Bayu Rahmawanto menuturkan, bahwa pihaknya mencatat ada 1.844 menara BTS yang telah mengajukan persyaratan izin akfice silce plan, sedangkan 34 tower tidak memiliki izin.

“Dari 1.844 yang sudah mengajukan persyaratan izin akfice silce plan ke kami Diskominfo, ada 161 yang masih berproses. Sedangkan yang belum ber-proses atau tidak memiliki izin itu ada 34 tower yang lokasinya ada di Babakan Madang, Caringin, Ciampea, Cibinong, Cigudeg dan Cijeruk,” ungkapnya kepada Pakar.

Lanjut Bayu, pihaknya pun sempat mengkonfirmasi ke pihak perusahaan provider namun perusahaan tersebut beralasan bahwa terdapat kesulitan untuk mengajukan persyaratan perizinan.

“Setelah kita konfirmasi ke mereka, mereka menyatakan kalau kesulitan berdasarkan alas. Meskipun adanya pembangunan tower BTS ini di Kabupaten Bogor menguntungkan lingkungan masyarakat dengan memancarkan dan memperkuat jaringan seluler tetapi siapa yang akan menjamin keselamatan dilingkungan masyarakat,” ucapnya.

Maka dari itu, pihaknya pun saat ini tengah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor untuk menindak para perusahaan provider tersebut yang belum melengkapi perizinan.

“Kita saat ini sedang berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten Bogor agar 34 tower BTS yang belum melengkapi izin segera melengkapi izin. Karena pembangunan yang mereka lakukan dengan tidak membayar retribusi, sehingga dapat merugikan Pemerintah Daerah,” jelasnya.

Sementara, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengatakan bahwa pihaknya akan siap menindak lanjuti laporan yang telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) terutama pembangunan yang tudak memiliki izin salah satunya menara BTS di Kabupaten Bogor.

“Kita dari Satpol PP siap menindak lanjuti laporan yang masuk, karena sebelumnya juga kita telah menindak 138 menara BTS limpahan dari temuan BPK di tahun 2022 kemarin,” katanya.

Sehingga limpahan dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut, pihaknya pun segera menindak lanjuti laporan 138 menara BTS tidak berizin.

“Hasil limpahan dari BPK kita tindak lanjuti. Saat kita tinjau dan melakukan pengecekan, rupanya rupanya ada tower BTS yang sudah ber-imb dan ada yang sedang berproses. Namun ada juga yang tidak memiliki izin, dan kita pun segera melakukan tindakan Tipiring,” tegasnya.

Namun ditahun 2023 saat ini pihaknya masih melakukan pendataan untuk melakukan pengecekan dibeberapa lokasi pembangunan BTS yang belum memiliki izin. “Kita masih pendataan, dan sekarang juga kita sedang berkoordinasi dengan Diskominfo untuk mencari tau. Mana saja tower BTS yang belum memiliki izin di Kabupaten Bogor,” pungkasnya. AGE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.