Tempat Wisata Lakukan Penebangan Pohon, Wabup: Itu Urusan Perhutani

Sebagian lahan TNGHS yang gundul akibat penambangan pohon yang dilakukan pengelola wisata. IST

TAMANSARI – Penebangan pohon besar-besaran dilakukan di lahan TNGHS di Desa Sukajadi, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Penerbangan pohon ini imbas dari proyek pembangunan kawasan wisata di kawasan TNGHS, Kalimati.

Penebangan dilakukan di beberapa titik yang ada di kawasan TNGHS yang akan dijadikan kawasan wisata outbound tersebut.

Bahkan aksi penebangan pohon tersebut pun terekam kamera ponsel dan viral di sejumlah group WhatsApp.

Nampak, dalam video berdurasi 17 detik tersebut terlihat sejumlah orang tengah melakukan penebangan pohon. Tidak jauh dari lokasi penebangan pohon itu terdapat alat berat.

Menanggapi ini, Kepala Desa Sukajadi Ade Gunawan membenarkan lokasi penebangan tersebut berada di salah satu lokasi proyek pembangunan tempat wisata di desanya. Lokasinya berada di kawasan TNGHS.

“Iyah itu benar ada penabangan pohon di kawasan TNGHS. Bahkan tadi baru saja kita lakukan sidak bersama dengan muspika dan DLH Kabupaten Bogor,” tuturnya.

Ade pun menyayangkan adanya penebangan pohon tersebut. Mengingat Bupati Ade Yasin belum lama ini meminta untuk menjaga hutan. Tidak melakukan penebangan pohon.

“Iyah sangat disayangkan. Dan tadi dari hasil sidak bersama dengan DLH Kabupaten Bogor dan muspika akan dilaporkan pada ibu Bupati,” ujarnya

Sementara itu, Pengelola Wisata Kalimati, PT CNN (Curug Nangka Nirwana), Gandung berdalih bahwa penebangan pohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Penebangan pohon sudah sesuai ketentuan yang berlaku,” katanya.

Terpisah, Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan angkat bicara perihal penebangan pohon di kawasan proyek pembangunan Wisata di kawasan TNGHS, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.

Iwan mengatakan Penebangan pohon di kawasan hutan itu kewenangan perhutani.

“Penebangan pohon di hutan itu kewenanagan ada di Perhutani. Ya, kami harus kordinasi dengan Perhutani. Karena tanah tersebut milik perhutani,” ujar Iwan Setiawan kepada wartawan saat berada di rest area Gunung Mas.

Menurutnya, pengawasan itu dilakukan oleh perhutani. Pemda tidak ada hak pengawasan di kawasan perhutani.

Namun demikian, untuk AMDAL, Itu baru kewenangan pemda. Dimana AMDAL merupakan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin dalam melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.

Keputusan kelayakan lingkungan hidup wajib dilampirkan pada saat permohonan izin melakukan usaha atau kegiatan.

“Kecuali ada amdal, proses perizinan, itu baru kita. Camat harus mengetahui dan harus jaga. Karena camat kepanjangan dari Bupati,” tandasnya. =YUS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.