Tau Sudah Lama, Faktanya UPT Dishub Membiarkan Petugas Gadungan Beroperasi di Leuwiliang

LEUWILIANG – Ternyata penarikan retribusi yang dilakukan oleh dinas perhubungan (dishub) gadungan yang viral beberapa waktu di jalan Raya Leuwiliang, Kecamatan Leuwiliang sudah diketahui sejak lama.

Pasalnya, Unit Pelayanan Teknis (UPT) dishub wilayah IV sudah mengetahui sejak lama. Namun seolah-olah tutup mata. Kasubag UPT dishub wilayah IV Budi Irawan, membenarkan bahwa pihak kepolisian sektor Leuwiliang mengangkat salah satu oknum dishub gadungan.

“Iya penangkapan itu bener itu operasi tanggap tangan (ott) oleh pihak kepolisian Leuwiliang bawasannya ott itu berlaku karna Menurut SK bupati Tentang sapu bersih pungutan liar melalui peraturan presiden nomor 87 tahun 2016,” ungkapnya. Minggu (05/12/2021).

Ia mengatakan, pelaku tersebut bukan anggota dishub kabupaten Bogor dan tidak mendapatkan izin dari pihaknya untuk menarik retribusi.

“Berseragam dishub itu benar, bukan anggota dishub kabupaten Bogor dan kita tidak memerintahkan untuk penarikan pungutan liar. Penangkapannya di daerah Leuwiliang, itu ke pihak perusahaan ya, yang diminta berupa uang terus pake baju atribut, itu tidak dibenarkan oleh kita, datang ke perusahaan tanpa seizin dari kita,” tuturnya.

Bahkan ia pun sudah mengetahui sejak lama oknum tersebut melakukan penarikan retribusi. Namun dirinya tidak memiliki wewenang dalam hal tersebut.

“Sebenarnya mengetahui tapi baru kemarin ini viral, kita akan berkoordinasi dengan pihak berwenang yang mencakup wilayah kerja UPT 4. Sudah ada surat pemberitahuan ke kita sudah ada penangkapan, kejadian ini baru pertamakali terjadi,” jelasnya.

Sementara itu, kordinator penarikan retribusi Ade Candra mengatakan, oknum tersebut bukan anggotanya, sehingga tidak ada keterlibatan pihaknya dalam kasus tersebut.

“Dalam surat keputusan tidak ada nama anggota yang ditangkap, terkait ucapan pak Roni itu bukan anggota saya,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa oknum tersebut dulunya di kordinatorkan oleh mantan kordinator yang lama, namun saat ini kordinator yang sah adalah dirinya.

“Dulunya kordinator pak Roni memang itu anak buahnya, sekarang kordinator saya dan belum ada surat tugas untuk anggota tersebut, kalo misalkan ada surat tugas dari kita baru itu anggota kita,” paparnya.

Ia menjelaskan penarikan retribusi parkir tersebut dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Anggaran Daerah (PAD).

“Itu tentang retribusi parkir, yang mana saat itu kita sedang sosialisasi untuk penertiban parkir-parkiran yang ada di Kabupaten Bogor, selama ini yang di kelola oleh swasta saat ini kita sedang gali potensi untuk peningkatan PAD supaya parkir-parkiran yang ada kita tertibkan dan kita bisa ambil pajaknya,” pungkasnya. FIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.