Tangani Covid-19, Pemerintah Diminta Fokus Berikan Vaksin Gratis untuk Rakyat

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher. IST

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher mengingatkan Pemerintah untuk fokus pada tahapan vaksinasi massal yang akan diberikan kepada rakyat secara gratis.

“Pemberian itu tentunya dengan memprioritaskan kelompok SDM kesehatan, guru dan pendidik, tokoh agama, dan anggota TNI/Polri yang bertugas sebagai kelompok frontliners yang berisiko,” ujar Netty kepada wartawan, Sabtu (23/1/2021).

Untuk itu, Netty mendorong Pemerintah agar menjamin pendistribusian vaksin ini sampai ke pelosok dan kawasan 3T; terdepan, terpencil, dan daerah perbatasan. Apakah lagi saat ini beberapa wilayah di Indonesia sedang mengalami musibah, banjir, longsor, erupsi gunung berapi, dan gempa.

“Pastikan bahwa vaksin, cold chain, dan sarana logistik pendukung vaksinasi semua aman. Yang tidak kalah penting mitigasi dan tata kelola Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI),” tegasnya.

Sementara, Politisi PKS ini menilai, wacana vaksinasi mandiri akan memantik isu sensitif di tengah masyarakat bahwa yang ‘berduit’ dapat memilih vaksin dan tempat vaksinasi yang bagus.

“Alih-alih menyiapkan vaksin gratis untuk rakyat, Pemerintah disibukkan dengan perusahaan yang ingin mendapatkan vaksin dengan cara berbayar,” singgungnya.

“Belum lagi persoalan data penerima vaksin yang menuai sengkarut. Alhasil, tujuan vaksinasi untuk membentuk herd immunity ini pun terancam gagal,” imbuhnya.

Menurutnya, sudah cukup rakyat dibuat semerawut dengan harga rapid, tes PCR, dan kelangkaan masker menjadi pelajaran buat Pemerintah untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dalam urusan vaksin.

“Buktikan komitmen Pemerintah menyediakan vaksin gratis untuk rakyat. Tentu saja vaksin yang aman dan terkendali,” tegasnya.

Diketahui, wacana tentang vaksinasi mandiri diungkapkan oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada saat rapat dengar pendapat di DPR.

Kemudian, Budi pun sempat mengatakan, pemerintah akan membuka op si vaksinasi Covid-19 secara mandiri oleh perusahaan kepada karyawannya.

“Bolehnya untuk korporasi. Jadi dengan syarat satu, korporasi mau beli, dengan syarat semua karyawannya mesti dikasih,” ujar Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Kamis (14/1/2021).

Perusahaan akan diizinkan membeli vaksin sendiri dengan produsen vaksin Covid-19. Syaratnya, vaksin tersebut harus sesuai dengan yang diiizinkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

“Vaksinnya harus ada di WHO, harus di-approve oleh BPOM. Dan datanya harus satu dengan kita (pemerintah), karena saya tidak mau nanti datanya berantakan lagi,” ucap Budi.

Kendati begitu, Budi menegaskan opsi ini masih dalam diskusi dan belum final. Ia mengatakan, pemerintah berupaya melaksanakan program vaksinasi secara adil dan merata bagi seluruh masyarakat. =MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.