Tak Indahkan Warning Bawaslu, KPU Sebut 10 PPK Melanggar Etik Pemilu Tetap Punya Peluang di Pilkada

Ketua KPU Kabupaten Bogor, M Adi Kurnia. IST

CIBINONG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bogor, tak mengindahkan warning dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terkait 10
Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) yang dinyatakan telah melanggar etik pada Pemilu.

Pada proses seleksi untuk kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, KPU Kabupaten Bogor tetap memberikan kesempatan kepada 10 PPK bermasalah tersebut.

Ketua KPU Kabupaten Bogor, M Adi Kurnia berkilah bahwa 10 PPK tersebut telah mendaftarkan diri dalam seleksi pada 4 April 2024 sebelum putusan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai pelanggaran etik keluar pada 17 April 2024.

Adi mengklaim bahwa para pendaftar tersebut juga dilakukan seleksi dengan ketat. Dimana KPU Kabupaten Bogor meminta klarifikasi kepada mereka yang dinyatakan telah melanggar etik oleh Bawaslu.

“Tapi kemarin proses wawancara itu kita meminta klarifikasinya terkait dugaan (pelanggaran etik dari Bawaslu itu),” ujarnya kepada wartawan.

Adi menyebutkan bahwa para PPK yang bermasalah itu memiliki kesempatan yang sama dengan peserta lain yang ikut dalam seleksi untuk menjadi petugas di Pilkada Kabupaten Bogor.

“Kalau peluang ada, karena memang saat kemarin itu kita melakukan klarifikasi membuat surat pernyataan yang bersangkutan,” kata Adi.

Sebelumnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor memberikan warning kepada KPU untuk berhati-hati dalam proses rekrutmen calon PPK Pilkada 2024. Terutama terkait 10 PPK yang telah melanggar etik.

Bawaslu mencatat 10 PPK itu tersebar di enam kecamatan. Seperti Gunungputri, Citeureup, Jasinga, Ciseeng, Klapanunggal dan Kecamatan Tenjo.

“Kami mengimbau KPU untuk mempertimbangkan PPK yang melanggar etik selama pelaksanaan Pemilu kemarin,” cetus Koordinator Divisi Pencegahan Bawaslu Kabupaten Bogor, Burhanudin.

Menurutnya, prinsip kehati-hatian dalam proses rekrutmen tersebut perlu dilakukan. Jangan sampai PPK yang ditugaskan pada Pilkada nanti merupakan orang yang sama.

“Seleksi PPK harus didasarkan pada integritas, kemampuan, dan memenuhi persyaratan lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” tegasnya.

Sementara Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Kabupaten Bogor, Juhdi mengungkap 10 PPK yang melanggar etik pada Pemilu Februari lalu itu didominasi oleh kasus penggelembungan dan perubahan suara pada suara calon legislatif.

“Kasus-kasus tersebut kebanyakan melibatkan penggelembungan suara oleh PPK yang melanggar etik,” tandasnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.