Tahun ini Sekolah Kembali Tak Gelar Ujian Nasional

Ilustrasi kegiatan belajar mengajar. (Ist)

BOGOR – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan Surat Edaran tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan, serta Pelaksanaan Ujian Sekolah Dalam Masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19). Surat edaran dari Mendikbud itu pun sudah sampai dan diterima oleh para kepala sekolah yang ada di daerah di Indonesia, salah satunya di Kota Bogor.

Kepala SD Negeri Polisi 1 Kota Bogor, Radite mengaku surat edaran dari Mendikbud yang berisikan Peniadaan Ujian Nasional itu baru diterimanya tadi malam. Dengan adanya surat edaran tersebut, kata dia, maka ujian nasional yang selalu dilaksanakan sekolah bagi siswa kelas VI, maka tahun ini tidak ada atau ditiadakan.

“Ya, saya baru terima surat edarannya tadi malam. Jadi di tahun 2021 ini tidak ada ujian nasional,” kata Radite saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (10/2/2021).

Lanjut Radite, berdasarkan intruksi Dinas Pendidikan dan juga surat edaran Mendikbud bahwa sekarang ini ujian nasional bukanlah tolok ukur kelulusan bagi siswa kelas VI. Artinya, untuk kelulusan siswa itu maka pihak sekolah akan memberikan nilai dari kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang selama ini dilaksanakan siswa dari gurunya.

“Di sini untuk siswa kelas VI jumlahnya sebanyak 5 rombel atau sekitar 160 orang. Nah, dengan adanya surat edaran itu mereka untuk tahun ini tidak akan mengikuti ujian nasional karenakan ditiadakan. Tapi untuk kelulusannya bisa kita lihat dari penilaian tugas-tugas yang selama ini kami berikan,” terangnya.

Kemudian, selama pandemi COVID-19 ini kegiatan belajar mengajar (KBM) masih tetap berjalan, hanya saja dilakukan dengan metode pembelajaran jarak jauh (PJJ) atau daring. “Setiap hari kita selalu memberikan materi pembelajaran secara daring atau online, dan dalam sehari itu kita mulai daring mulai pukul 07.30 sampai 10.00 WIB,” katanya.

Masih kata Radite, selama anak-anak belajar dari rumah pihaknya memberlakukan WFH dan WFO bagi guru-gurunya. “Apalagi, sekarang ini Pemerintah Kota Bogor menerapkan PPKM, dimana WFH 75 persen dan WFO 25 persen. Hal itu bertujuan untuk menghindari kerumunan dan juga penyebaran Covid-19,” pungkasnya. RIF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.