Syarief Hasan : Mayoritas Rakyat Tolak Pemilu 2024 Ditunda

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan. (mpr.ri)

JAKARTA – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan klaim data dukungan penundaan Pemilu 2024 yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, klaim data tersebut berbeda jauh dengan aspirasi-aspirasi masyarakat yang diserap Syarief Hasan setiap kali melakukan kunjungan maupun sosialisasi ke daerah-daerah.

Menurut Syarief Hasan, klaim dukungan penundaan Pemilu 2024 tersebut harus dibuka kepada masyarakat. “Menko Marves membuat klaim dengan menyebut ada 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu. Klaim ini tentu berbahaya, menimbulkan kegaduhan di masyarakat, dan jauh berbeda dengan aspirasi masyarakat sehingga harus dipertanggungjawabkan oleh Menko Marves.”, ungkap Syarief Hasan lewat keterangannya, Senin (14/3/2022).

Syarief Hasan melanjutkan, hasil survei yang menggunakan metode secara ilmiah malah menunjukkan perbedaan dengan klaim sepihak Menko Marves. Diantaranya, Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang merilis data pada Kamis (3/3/2022) menyebutkan lebih dari 70% responden MENOLAK penundaan Pemilu, baik dengan alasan pandemi, pemulihan ekonomi, maupun alasan pembangunan IKN.

Secara terpisah, Lembaga Survei Nasional (LSN) juga merilis data pada Kamis (3/3/2022) menyebutkan sebanyak 68,1% responden menolak usulan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Hasil survey Lembaga Y-Publica juga merilis data pada hari yang sama dan menyebutkan sebanyak 81,5% menginginkan Pemilu 2024 berjalan sesuai jadwal atau tidak ditunda.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat ini juga menolak dengan tegas penundaan Pemilihan Umum 2024. “Penundaan pemilu 2024 akan merusak iklim demokrasi yang telah dibangun dengan baik di Indonesia dan bertentangan dengan ketetapan di dalam UUD 1945. Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely, bahwa kekuasaan cenderung korup, kekuasaan mutlak benar-benar merusak.”, ungkap Syarief.

Menurut Syarief Hasan, isu penundaan Pemilu 2024 tidak seharusnya terus digulirkan oleh para pejabat publik. “Presiden Jokowi sendiri yang menyampaikan bahwa tidak perlu menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan ataupun periode. Harusnya, para pejabat publik, khususnya para pembantu presiden mendengarkan imbauan untuk tidak menggulirkan isu tersebut dengan klaim data yang tidak jelas.”, ungkapnya.MHD

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.