Sukses Mendeklarasikan ODF Diseluruh Kelurahan, Pakar Ilmu Lingkungan Berikan Apresiasi ke Pemkot Bogor

Dr. Ir. Budi Susetyo, M.Sc, pakar ilmu lingkungan fakultas teknik dan sains UIKA. (Ist)

 BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogoe terus menggencarkan penuntasan ODF (Open Defecation Free) atau Stop Buang Air Besar Sembarangan di seluruh wilayah Kota Bogor. Teranyar, sebanyak 46 Kelurahan di Kota Bogor mendeklarasikan ODF dengan target bahwa Kota Hujan bebas ODF di masa mendatang. Deklarasi ODF di Kota Bogor sudah berlangsung tiga tahap. Pada tahap pertama, deklarasi ODF dilakukan oleh 2 kelurahan di tahun 2022, kemudian deklarasi tahap kedua dilakukan oleh 19 kelurahan, dan tahap ketiga ini oleh 47 kelurahan. Sehingga, 68 kelurahan se-Kota Bogor sudah melaksanakan deklarasi ODF.

Program penuntasan ODF di Kota Bogor mendapat Apresiasi berbagai pihak. Dr. Ir. Budi Susetyo, M.Sc, pakar ilmu lingkungan fakultas teknik dan sains dari Universitas Ibnu Khaldun (UIKA) mengungkapkan apresiasi dan kebanggaannya dengan program pencanangan deklarasi ODF di seluruh wilayah Kota Bogor.

“Pemkot Bogor sangat bagus melakukan deklarasi-deklarasi ODF diseluruh kelurahan di Kota Bogor. Karena itu merupakan program strategis. Tetapi pengawasan dan peninjauan lanjutan harus terus dilakukan, setelah dicanangkan, maka harus ada program lanjutannya agar tingkat kesadaran masyarakat terus berkembang. Targetnya supaya nanti seluruh wilayah di Kota Bogor terbebas dari ODF,” kata Budi.

Lanjutnya, memang banyak daerah-daerah yang dinyatakan berat darurat ODF, salah satunya Bogor. Tetapi dengan pencanangan deklarasi ODF oleh Pemkot Bogor, akan menjadi solusi dalam menuntaskan permasalahan ODF tersebut. Apabila melihat sisi aktifitas warga yang masih melakukan BAB tidak ke jamban atau septitank, hal itu disebabkan berbagai faktor. Kenapa bisa terjadi, karena dilihat dari berbagai aspek yang selama ini menjadi kendala yang harus mendapatkan solusi dari pemerintah.

“Masyarakat tidak memiliki kemampuan untuk membangun jamban atau septitank mandiri ataupun komunal. Terutama di daerah padat penduduk dan bantaran sungai. Memang disana harus dibangun septitank baik mandiri ataupun komunal. Ini permasalahan yang sangat komplek dan serius, sehingga membutuhkan penanganan dari Pemkot Bogor. Apabila masing-masing rumah sudah memiliki jamban, tinggal tingkat kesadarannya ditingkatkan. Sebab, ini menyangkut kesehatan dan kebersihan lingkungan warga itu sendiri,” jelasnya.

Saat ini, kata Budi, di Kota Bogor baru ada 2 kelurahan yang bebas ODF, yaitu kelurahan Rancamaya dan Kelurahan Pabaton. Dengan pencangan deklarasi ODF yang sudah dilakukan diseluruh Kota Bogor, semoga dalam waktu dekat seluruh wilayah Kota Bogor terbebas dari ODF. Namun demikian, papar Budi, faktanya karena Kota Bogor memiliki 2 sungai besar yang dilintasi yaitu sungai Ciliwung dan sungai Cisadane, sehingga banyak sekali masyarakat yang masih buang air besar sembarangan, karena potensi BAB nya itu langsung ke sungai. Inipun harus menjadi perhatian pihak Pemkot Bogor, dalam mensosialisasikan dan mengajak masyarakat untuk stop BAB sembarangan.

“Mungkin nanti kita akan melakukan survei untuk mengetahui tingkat kesadaran masyarakat terhadap BAB. Setelah dilakukannya deklarasi, kedepan harus terus dimonitoring kegiatan masyarakat, terutama warga yang berada di kawasan bantaran sungai. Karena potensi BAB nya ada disitu,” jelasnya.

Menurut Budi, permasalahan ODF ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak Pemkot Bogor saja, tetapi seluruh pihak dan berbagai stakeholder lainnya harus ikut terlibat. Program Pemkot Bogor dalam Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang sudah berjalan saat ini, harus terus dipertahankan. Didampingi itu, diperlukan juga inovasi-inovasi dalam pengelolaan septitank yang ada di lingkungan masyarakat. Termasuk keterlibatan langsung pihak perusahaan kalangan swasta, mereka memiliki peranan dalam penuntasan program ODF.

“Banyak perusahaan-perusahaan yang bisa dilibatkan, karena mereka memiliki dana CSR yang bisa digunakan dalam program itu. Juga stakeholder yang ada di Kota Bogor, harus diajak bersama-sama menangani program ODF tersebut. Kami juga siap apabila dilibatkan sepenuhnya dalam penuntasan ODF di Kota Bogor. Kita akan melakukan inovasi program guna mendorong terwujudnya Kota Bogor bebas ODF di masa mendatang,” tukasnya.

Ditempat terpisah, Sekretaris Disperumkim Kota Bogor, Lorina Darmastuti memaparkan, dari tiga tahap yang sudah berjalan, seluruh kelurahan di Kota Bogor sudah mendeklarasikan ODF. Jadi deklarasi ODF ini adalah komitmen Pemkot Bogor untuk mencapai target Bebas Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Jadi bukan sudah bebas BAB, tetapi sudah ada skenario kedepan, bagaimana mencapai target BABS tersebut. Sesuai tugas dinas, Disperumkim sudah dan akan melengkapi bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan tangki septik dan jamban sehat. Kemudian memfasilitasi TJSLP  atau CSR perusahaan di Kelurahan Binaan Disperumkim Kota Bogor.

“Program pendukung dan komitmen Pemkot Bogor dalam menuntaskan BABS sangat banyak. Seperti ketika memberikan bantuan RTLH, otomatis akan ada bantuan juga untuk pembangunan septitank nya. Jadi melakukan perbaikan perumahan kumuh, juga sudah termasuk sanitasinya dibangun,” terang Lorina.

Iya menambahkan, saat ini sudah ada 2 kelurahan binaan dalam penanganan soal ODF, yaitu kelurahan Cibadak dan kelurahan Pasirmulya. Lokasi binaan itu merupakan kolaborasi dan kerjasama bantuan dari pihak ketiga melalui program CSR perusahaan. Salah satunya bantuan dari PT Telkomnet. “Untuk Kelurahan Pasirmulya, dibantu juga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak stunting. Jadi setelah di deklarasikan ODF diseluruh kelurahan se-Kota Bogor, akan terus dikawal melalui berbagai program inovasi, agar target Bebas ODF di Kota Bogor bisa segera tercapai,” tandasnya.

Sementara, ketua tim percepatan ODF Kota Bogor, Syarifah Sofiah menjelaskan, melalui tiga tahap yang sudah dilakukan, seluruh kelurahan di Kota Bogor sudah mendeklarasikan ODF. Tahap pertama dilakukan tahun 2022 oleh 2 kelurahan, kemudian tahap kedua oleh 19 kelurahan dan tahap ketiga 47 kelurahan. Usai deklarasi, pemantauan dan evaluasi akan terus dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang sudah mendeklarasikan ODF. Apakah program itu berjalan, atau nanti ada inovasi lainnya.

“Kami akan mengevaluasi dan melihat seluruh progres dan komitmen yang sudah mendeklarasikan ODF. Memang untuk mencapai target Bebas ODF, harus ada keterlibatan langsung dari berbagai pihak dan stakeholder yang ada di Kota Bogor. Kami optimis, Kota Bogor di masa mendatang betul-betul mampu mewujudkan bebas ODF, dan masyarakat Kota Bogor menjadi semakin sehat dengan sanitasi yang sangat mendukung di lingkungannya masing-masing,” pungkasnya. RIF

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.