Sudah Diterapkan di Jabar, Emil Dorong Pemda Segera Hapus Esselon IV

Ilustrasi jabatan esselon. IST

BABAKAN MADANG – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sudah mulai melakukan penghapusan jabatan esselon IV di lingkup Pemerintah Provinsi (Provinsi) Jabar. Dia pun membuka peluang hal serupa segera dilakukan ditingkat daerah, kota dan kabupaten.

Emil, begitu pria ini disapa menjelaskan bahwa penghapusan esselon tersebut merupakan implementasi dari program reformasi birokrasi yang digagas oleh Presiden Jokowi. Sehingga dengan begitu proses birokrasi pun akan lebih cepat dengan dihapusnya jabatan-jabatan dieselon IV.

“Kita sedang adaptasikan di level provinsi dan kota kabupaten. Sehingga di masa depan, birokrasi kota kabupaten lebih ramping tapi kerjaannya lebih produktif,” kata dia, Selasa (30/11/21).

Dengan pemangkasan eselon IV itu, Ridwan Kamil menyebutkan pekerjaan-pekerjan yang rutin akan dikerjakan dan digantikan oleh mesin terlebih saat ini teknologi semakin berkembang.

Hal ini pun sebelumnya mulai dikaji oleh Bupati Bogor, Ade Yasin. Menurutnya, langkah pusat tersebut cukup besar kemungkinannya untuk dilakukan mengingat jabatan esselon IV di Kabupaten Bogor cukup banyak.

”Cuma kita harus betul-betul kaji dulu. Karena kan harus the right man on the right place, harus profesional menem­patkan orang di situ (satu jabatan, red). Yang latar bela­kang pendidikannya sama,” kata Ade Yasin.

Jika aturan tersebut dite­rapkan, sambungnya, maka jabatan terakhir di satu dinas yakni kepala bidang (kabid) yang diduduki pejabat Ese­lon III. ”Untuk dinas terakhir kabid, tapi untuk wilayah tetap sama,” paparnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin, menje­laskan, nantinya penghapusan jabatan eselon IV bukan hanya di Kabupaten Bogor, melainkan di seluruh daerah. Sebab, aturan tersebut merupakan amanat dari Kementerian Reformasi Birokrasi. Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan identifikasi jaba­tan untuk Eselon IV. Bahkan, ia berharap penerapan kebi­jakan ini dilakukan serentak di seluruh wilayah.

”Kalau serentak tidak ter­jadi lagi seperti RSUD, kita terlalu agresif. Kita sekarang sudah UPT, ternyata di wi­layah lain masih ada Eselon II sampai hari ini. Kan jadi tidak ada kebersamaan da­lam pelayanan kepada ma­syarakat,” kata Burhan.

Penghapusan jabatan ese­lon IV ini, menurut Burhan, merupakan adopsi dari daerah-daerah maju seper­ti Singapura, Taiwan, Jepang dan beberapa negara lainnya. Sebab, di negara maju biro­krat atau jabatan struktural itu terbatas.

”Jadi yang ba­nyak itu jabatan fungsional agar lebih meningkatkan kinerja pelayanan publik,” terangnya.

Burhan juga memperkira­kan penghapusan pejabat Eselon IV ini hanya dilaku­kan di dinas-dinas, tidak dengan pejabat di lapangan seperti Unit Pelaksana Tek­nis (UPT), kecamatan dan kelurahan.

”Ini masih silang pendapat, karena ada bebe­rapa jabatan struktural yang harus dipertahankan, se­perti jabatan lapangan berarti UPT, kecamatan, kelurahan itu struktural, mungkin itu terakhir,” ungkapnya. =MAM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.